[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c915e992-9d3e-436a-a53e-1978af19bbbd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007","number","5","year","2007","published_date","2007-02-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepala Desa
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2007/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah diundangkannya UndangUndang\r\n\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah dan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang\r\nDesa, maka perlu mengatur kembali tata cara\r\npemilihan, pencalonan, pengangkatan,\r\npelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, maka perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang \r\nTata Cara Pencalonan, Pemilihan,\r\nPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian \r\nKepala Desa . \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa\r\nyang meliputi\r\nPersiapan Pemilihan,\r\nPanitia Pemilihan,\r\nHak Memilih Dan Dipilih,\r\nPersyaratan Bakal Calon Kepala Desa,\r\nPenjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Kades,\r\nPenetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih,\r\nPemilihan Kepala Desa / Pemungutan Suara,\r\nSyarat Sahnya Pemilihan Kepala Desa,\r\nPemilihan Ulang,\r\nPenetapan Calon Terpilih,\r\nPelantikan Kepala Desa,\r\nMasa Jabatan Kepala Desa,\r\nPertanggungjawaban Kepala Desa,\r\nLarangan Kepala Desa,\r\nTindakan Penyidikan Kepada Kepala Desa,\r\nPemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa,\r\nPengangkatan Penjabat Kepala Desa,\r\nBiaya Pemilihan,\r\nKetentuan Penyidikan,\r\nKetentuan Pidana,\r\nKetentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2007. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut. \n 45 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kebumen.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan daerah yang sudah ada mengenai tata cara pemilihan kepala desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati.
Persyaratan bagi penduduk desa untuk memiliki hak memilih dan dipilih menjadi Kepala Desa.
Proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa, termasuk seleksi administrasi.
Masa kampanye bagi calon Kepala Desa, termasuk metode dan larangan dalam kampanye.
Tata cara pemungutan suara, termasuk syarat sahnya pemilihan dan kemungkinan pemilihan ulang.
Penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh BPD dan pengesahan oleh Bupati.
Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan kemungkinan dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
Kewajiban Kepala Desa untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan BPD.
Larangan bagi Kepala Desa, termasuk menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, dan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum.
Prosedur tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa yang tersangkut masalah hukum.
Ketentuan mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa.
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APB Desa dan bantuan Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","Kepala Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19, dan Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KEBUMEN REGENCY
NUMBER : 5 YEAR 2007 SERIES : E NUMBER : 4

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2007
on
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT AND
DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEBUMEN,

Considering / Whereas :

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 on Regional Government and Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to re-regulate the procedures for election, candidacy, appointment, inauguration and dismissal of Village Heads;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on
Procedures for Candidacy, Election, Appointment, Inauguration and Dismissal of Village Heads.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Environment of The Province of Central Java;
Law Number 10 of 2004 on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c915e992-9d3e-436a-a53e-1978af19bbbd","actionData","errors"]