[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c909a7aa-7ab8-4e8b-92a9-990f53e579b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-12-28","effective_date","2021-03-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karimun","place_of_enactment","Tanjung Balai Karimun","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n beberapa jenis retribusi yang berlaku di daerah tidak dapat dipungut lagi dan terdapat objek retribusi baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu diubah dan disesuaikan \n Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; Permendagri No. 105 Tahun 2016; Perda Kab. Karimun No. 9 Tahun 2011 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas perda Kab. Karimun No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021. \n Tidak Ada \n Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Perubahan tersebut meliputi penghapusan dan perubahan beberapa pasal serta penambahan pasal baru.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan karena beberapa jenis retribusi yang berlaku tidak dapat dipungut lagi dan terdapat potensi objek retribusi baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, perkembangan perekonomian daerah memerlukan penyesuaian tarif retribusi.

Ketentuan Substansial:

Penghapusan Pasal: Pasal 1 angka 4 dan 9, Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf c dan f, Pasal 3 ayat (2) huruf a dan e, Pasal 5 huruf d dan k, Pasal 8, Pasal 45, dan Pasal 62 dihapus.
Perubahan Pasal: Pasal 1 angka 5, Pasal 4, Pasal 5 huruf i, Pasal 13, Pasal 33 ayat (2), Pasal 57 sampai dengan Pasal 63, Pasal 68 ayat (2), dan judul BAB XIV diubah.
Penambahan Pasal: Pasal 1 ditambahkan angka 22 sampai dengan 27, dan di antara Pasal 30 dan 31 disisipkan Pasal 30A.
Retribusi Izin Usaha Perikanan: Diatur mengenai retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha pembudidayaan ikan, dengan ketentuan bahwa nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil yang diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan tidak termasuk objek retribusi.
Uji Berkala Kendaraan Bermotor: Setiap kendaraan bermotor umum wajib melakukan uji berkala, termasuk kendaraan bermotor umum di air. Uji berkala dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang meliputi belanja langsung terkait pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARIMUN
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KARIMUN REGENCY
NUMBER 4 OF 2020
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KARIMUN REGENCY
NUMBER 9 OF 2011 CONCERNING REGIONAL FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARIMUN,

\n\n \n \n

Considering:

that several types of fees in force in the region can no longer be collected and there are new fee objects that have the potential to increase local revenue, so that Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning Regional Fees needs to be amended and adjusted;
that with the economic development in the Region and to increase local revenue in the context of regional development, it is necessary to change the fee rates;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation of Karimun Regency Number 9 of 2011

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c909a7aa-7ab8-4e8b-92a9-990f53e579b5","actionData","errors"]