[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8fcd60d-eddd-45d4-ab64-9985bf23f296","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 7 Tahun 2009","number","7","year","2009","published_date","2009-08-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bombana","place_of_enactment","Rumbia","theme","Pajak Hiburan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HIBURAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2009/ NO. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hiburan
ABSTRAK:	\n \n Perkembangan dunia hiburan sebagai sarana kebutuhan masyarakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah; \r\nDengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Penyelengaraan dalam wilayah Kabupaten Bombana perlu diatur dengan Peraturan Daerah; \r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pajak Hiburan; \n UU No 8 Tahun 1981; UU No 17 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1997; UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000; UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 65 Tahun 2001; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kehakiman No 04-PW.07.03 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 172 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No 7 Tahun 2003; Perda Kabupaten Bombana No 17 Tahun 2005; Perda Kabupaten Bombana No 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bombana No 7 Tahun 2008; \n Perda Ini Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama Obyek dan Subyek Pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan; 4. Wilayah Pemungutan dan Perhitungan Pajak Terutang; 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 6. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; 7. Tata Cara Pembayaran; 8. Tata Cara Penagih Pajak; 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 11. Keberatan dan Banding; 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 13. Kedaluarsa; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penyidikan; 16. Ketentuan Lain-lain; 17. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Bombana. Tujuannya adalah untuk mengelola dan memanfaatkan perkembangan dunia hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- **Nama, Objek, dan Subjek Pajak:** Pajak Hiburan dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan, sementara subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.\n- **Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan:** Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarif pajak bervariasi untuk setiap jenis hiburan, seperti pertunjukan film, kesenian, musik, karaoke, permainan biliar, panti pijat, dan lainnya.\n- **Wilayah Pemungutan dan Perhitungan Pajak Terutang:** Pajak terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan.\n- **Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD):** Masa pajak adalah jangka waktu 1 bulan takwim. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat 15 hari setelah berakhir masa pajak.\n- **Tata Cara Pembayaran:** Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (tenam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (tenam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BOMBANA REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2009
CONCERNING
ENTERTAINMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOMBANA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the development of the entertainment world as a means of community needs
is one source of Regional Revenue, so it needs to be managed
and utilized in order to improve the Implementation of
Regional Development;
that with the enactment of Law Number 18 of 1997
concerning Regional Tax and Regional Retribution as amended
by Law Number 34 of 2000, the Implementation
in the Bombana Regency area needs to be regulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and
letter b, it is necessary to form a Regional Regulation of Bombana Regency regarding
Entertainment Tax;

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code
(State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8fcd60d-eddd-45d4-ab64-9985bf23f296","actionData","errors"]