Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2016

(-)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 121 Tahun 2016 ini menetapkan kelas jabatan di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, serta adanya persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait hasil evaluasi jabatan di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Peraturan ini mengatur kelas jabatan untuk jabatan struktural dan fungsional, yang ditetapkan berdasarkan persetujuan hasil evaluasi jabatan. Lampiran peraturan ini memuat rekapitulasi kelas jabatan, daftar nama jabatan struktural dan fungsional, tabel hasil evaluasi jabatan, dan peta jabatan. Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong berwenang menetapkan kelas jabatan dan pemangku jabatan. Kelas jabatan ini menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawai, terhitung sejak organisasi dan tata kerja Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2016.

(-)

(-)