[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8e89344-8b32-4566-a6d7-990761f23b1f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-03-07","effective_date","2011-03-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN MODAL
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n Penanaman modal adalah merupakan upaya untuk pengelolaan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam rangka pembangunan perekonomian; penanaman modal di daerah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; untuk meningkatkan penanaman modal dalam rangka mendukung pembangunan perlu menciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada para penanam modal dengan membentuk Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum: 1. \tUndang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah \r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;\r\n3. \tUndang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian \r\n4. \tUndang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian\r\n5 .\tUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian \r\n\t\r\n\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan \r\n7. \tUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai \r\n8.\tUndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa \r\n9.\tUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional \r\n10.\tUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan \r\n11.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n12.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n13.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n14.\tUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal \r\n15.\tUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas \r\n16.\tUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan menjadi Undang-undang \r\n17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG PENANAMAN MODAL \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2011. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanaman modal di Kabupaten Bantaeng. Latar belakangnya adalah upaya pengelolaan potensi sumber daya alam dan manusia untuk pembangunan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penanaman modal dengan menjamin kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal.

Kebijakan penanaman modal meliputi penyiapan bidang usaha prioritas, bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal, penyusunan peta investasi yang sesuai dengan tata ruang wilayah, pengelolaan kegiatan investasi yang mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui kemitraan, serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

Peraturan ini juga mengatur tentang kelembagaan perangkat daerah di bidang penanaman modal, asas dan tujuan penanaman modal, hak dan kewajiban penanam modal, tata cara penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, kerjasama daerah, pemberian insentif dan kemudahan, ketenagakerjaan, pengendalian dan pengawasan, serta penyelesaian sengketa.

","transitional_provisions","1. Semua perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir.\n2. Semua permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten serta dinyatakan lengkap dan benar dan atau masih dalam tahap proses penyelesaian hingga berlakunya peraturan daerah ini akan diproses sesuai dengan peraturan daerah ini.\n3. Perjanjian Penanaman modal yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.\n4. Urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah.\n5. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan penanaman modal di daerah, Bupati dapat memproses perizinan dan nonperizinan dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).","sanctions","1. Pembatalan pendaftaran / izin prinsip / surat persetujuan penanaman modal / izin pendirian kantor perwakilan perusahaan asing / perizinan dan nonperizinan lainnya yang telah diberikan/diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannnya apabila tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata secara administratif maupun secara fisik.\n2. Pencabutan pendaftaran / izin prinsip / surat persetujuan penanaman modal / izin pendirian kantor perwakilan perusahaan asing / perizinan dan nonperizinan daerah lainnya yang telah diberikan/diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannnya bagi yang telah melaksanakan kegiatan nyata secara administrative maupun secara fisik, apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan penyalahgunakan ketentuan penanaman modal atas perizinan yang telah diberikan / diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten masing-masing sesuai dengan kewenangannya.\n3. Bupati dapat menerbitkan/memberikan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab kegiatan penanaman modal dan atau menyalahgunakan fasilitas dan insentif penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BANTAENG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 3 OF 2011
CONCERNING
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTAENG

Considering:

that investment is an effort to manage the potential of natural resources and the potential of human resources in order to develop the economy;
that investment in the region is carried out as an effort to create jobs in order to increase income and community welfare;
that in order to increase investment in order to support development, it is necessary to create conditions that guarantee ease of licensing and non-licensing services to investors by forming a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of 1959 Number 47, Supplement to State Gazette 1822);
Law Number 5 of 1962 concerning Regional Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1962 Number 2387) as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8e89344-8b32-4566-a6d7-990761f23b1f","actionData","errors"]