[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8de4324-b570-4013-80b9-f0f64a63ef6f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2009","number","11","year","2009","published_date","2009-09-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2006 tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan\r\npenataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk , pencatatan sipil dan\r\npengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam\r\nrangka tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar ;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a konsideran tersebut\r\ndiatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Banjar. \n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n1965; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009; \n Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang berisi:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tHak dan Kewajiban;\r\n3.\tDokumen Kependudukan;\r\n4.\tPendaftaran Penduduk;\r\n5.\tPencatatan Sipil;\r\n6.\tPenatausahaan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil;\r\n7.\tSistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak);\r\n8.\tBlanko Dokumen Kependudukan & Pencatatan Sipil;\r\n9.\tHak Akses;\r\n10.\tPelaporan;\r\n11.\tSanksi Administrasi;\r\n12.\tPenyidikan;\r\n13.\tKetentuan Pidana;\r\n14.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2009. \n 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar melalui penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban penduduk untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta kewajiban untuk mendaftarkan diri dan setiap mutasi penduduk.
Jenis-jenis dokumen kependudukan seperti biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.
Prosedur pendaftaran penduduk yang meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), biodata penduduk, penerbitan dan perubahan KK dan KTP, serta pendaftaran peristiwa kependudukan seperti perubahan alamat, pindah datang penduduk (dalam dan luar negeri), dan perubahan izin tinggal.
Prosedur pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, kematian, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta, serta perubahan kewarganegaraan.
Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan, serta pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil.
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang meliputi database, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, hak akses, dan pengelolaan data.
Pengadaan, pengisian data, dan pembukuan penggunaan blanko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
Pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan secara berjenjang dari Lurah/Pembakal hingga Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Penduduk dikenakan sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting berupa denda paling banyak sebesar Rp. 50.000, - (Lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 250.000.-(Duaratus lima puluh ribu rupiah) bagi WNA.\n2. Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi paling banyak sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah)\n3. Setiap orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administrasi paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 11 OF 2009
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION AND REGISTRATION
CIVIL BANJAR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANJAR,

Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia

Considering:

that with the enactment of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, its realization requires structuring the implementation of population registration, civil registration and management of the Population Administration Information System in order to orderly population administration in Banjar Regency;
that based on the considerations in letter a of the above considerations, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation of Banjar Regency.

Remembering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8de4324-b570-4013-80b9-f0f64a63ef6f","actionData","errors"]