[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8d936ab-7eb5-4df1-a21d-ebf482542a44","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-05-26","effective_date","2008-05-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Magelang","place_of_enactment","Magelang","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN
2008
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2008/NO.7; https://jdih.magelangkota.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan, status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Kota Magelang perlu dilakukan pengaturan Administrasi Kependudukan; Bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka peraturan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, perlu disesuaikan; Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang Undang Nomor 6 tahun 1981; Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang 32 Tahun 2004; Undang undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 \n Di Dalam Peraturan Daerah ini Diatur Tentang Hak dan Kewajiban Penduduk \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2008. \n Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 18 seri 8 Nomor 5) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 73 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 18 Seri E Nomor 5)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Magelang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Magelang. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan berada pada Pemerintah Kota Magelang, yang dilaksanakan oleh Walikota dengan koordinasi bersama instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban untuk mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting, memberikan pelayanan yang sama kepada setiap Penduduk, menerbitkan Dokumen Kependudukan, mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjamin kerahasiaan dan keamanan data, serta melakukan verifikasi dan validasi data. Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan. Peraturan ini juga mengatur tentang pendaftaran peristiwa kependudukan seperti perubahan alamat, pindah datang, serta pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menyediakan data yang akurat dan mudah diakses.","transitional_provisions","1. Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun.\n4. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun.\n5. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n6. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 80 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.\n7. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.\n8. Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a huruf b, huruf c huruf d.","sanctions","1. Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan.\n2. Denda administratif terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,- dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,-\n3. Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000.\n4. Setiap Orang Asing yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif paling banyak Rp.100.000,00.\n5. Pejabat yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.\n6. Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.\n7. Setiap orang yang tanpa hak mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00.\n8. Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00.\n9. Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAGELANG CITY GOVERNMENT
MAGELANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 7 OF 2008
ON
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAGELANG,

\n\n \n \n

Considering :

that to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of each Population Event and Important Event experienced by Residents of the City of Magelang who are inside and/or outside the territory of the city of Magelang, it is necessary to regulate Population Administration;
that with the enactment of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, Magelang City Regional Regulation Number 12 of 2000 concerning Retribution for Replacement of Costs for Printing Resident Identity Cards and Civil Registry Deeds needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8d936ab-7eb5-4df1-a21d-ebf482542a44","actionData","errors"]