[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8d62318-49e7-4e1c-93e8-091aece3162d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2020 tentang PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2020","number","11","year","2020","published_date","2020-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

usaha mikro
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 53
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa usaha mikro sebagai pelaku usahamemiliki peran\r\ndalam pembangunan ekonomi, peningkatan\r\nkesejahteraan masyarakat dan sebagai wahana\r\nmenciptakan lapangan kerja;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran\r\ndan potensi usaha mikrodalam mewujudkan\r\npertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan\r\npendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan\r\npengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya\r\npemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan\r\nsecara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;\r\nc. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan\r\nPemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam\r\npemberdayaan dan pengembangan usaha mikro\r\nsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan\r\nDaerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan\r\ndan Pengembangan Usaha Mikro. \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun\r\n2016; \n Materi pokok: mengatur mengenai Pemberdayaan\r\ndan Pengembangan Usaha Mikro. memuat antara lain: ketentuan umum; asas dan tujuan usaha mikro; pemberdayaan usaha; pelaksanaan pemberdayaan; pendataan; kemitraan; kemudahan perizinan; pemberian kesempatan berusaha; penguatan kelembagaan; koordinasi dengan pemangku kepentingan; koordinasi dengan perangkat daerah lain; kriteria dan bentuk pemberdayaan; pengembangan usaha; fasilitasi pengembangan usaha; perlindungan usaha; pembiayaan dan pengahargaan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020. \n Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan\r\npaling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini\r\ndiundangkan. \n jumlah 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2020 bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro di daerah. Latar belakangnya adalah peran penting usaha mikro dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pemberdayaan Usaha Mikro: Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan, bimbingan, pelatihan, bantuan pendampingan, penguatan permodalan, dan pemberian kemudahan akses permodalan.
Pendataan: Camat melalui Lurah/Kepala Desa melakukan pendataan usaha mikro berdasarkan identitas pelaku usaha, lokasi usaha, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha.
Kemitraan: Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi kemitraan antar Usaha Mikro serta antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar.
Kemudahan Perizinan: Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro melalui sistem OSS dan membebaskan biaya perizinan.
Kesempatan Berusaha: Pemerintah Daerah memberikan kesempatan berusaha dengan menentukan peruntukan tempat usaha, menetapkan alokasi waktu berusaha, mencadangkan bidang usaha, dan mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro.
Penguatan Kelembagaan: Dinas dapat membentuk Klinik Bisnis dan/atau Pusat Layanan Usaha Terpadu.
Koordinasi: Koordinasi dilakukan dengan pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah lain.
Pengembangan Usaha: Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang bahan baku, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi.
Perlindungan Usaha: Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro.
Pembiayaan: Pembiayaan dapat bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak melaksanakan kewajiban menyediakan ruang untuk Usaha Mikro, serta Badan Usaha Milik Daerah yang tidak menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, atau pencabutan tetap izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Perda Kab. Tuban No. 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344363/perda-kab-tuban-no-9-tahun-2025","7425c27e-0556-41fe-8802-986f2e8fadb0","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 11 OF 2020
CONCERNING
EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT OF MICRO ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n

Considering:

that micro enterprises as business actors have a role in economic development, improving community welfare and as a vehicle for creating jobs;
that in order to improve the position, role and potential of micro enterprises in realizing economic growth, equity and increasing people's income, job creation, and poverty alleviation in the Region, empowerment and development efforts are needed that are organized comprehensively, optimally, and sustainably;
that in order to exercise the authority of the Regional Government of Tuban Regency in the empowerment and development of micro enterprises as referred to in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8d62318-49e7-4e1c-93e8-091aece3162d","actionData","errors"]