[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8c1b554-2a98-4c23-a600-3200b2a150b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-11-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 9/286/2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU\r\n
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan tersebut meliputi penghapusan beberapa angka dalam Pasal 1, perubahan Pasal 1 angka 68 dan 107, penyisipan beberapa angka baru dalam Pasal 1, penghapusan Pasal 2 ayat (2) huruf b, penyisipan ayat (4a) dalam Pasal 8, dan perubahan Pasal 14A.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan karena Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah dianggap sebagai sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendukung otonomi daerah.

Ketentuan Substansial:

Definisi:\n
- Penghapusan beberapa definisi dan penambahan definisi baru seperti Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- Perubahan definisi Wilayah Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Provinsi.
- Penambahan definisi Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pengolahan Ikan (UPI).
\n
Retribusi Jasa Umum:\n
- Penghapusan huruf b pada Pasal 2 ayat (2).
\n
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:\n
- Penyisipan ayat (4a) pada Pasal 8 yang mengatur formula perhitungan tarif penggunaan alat laboratorium, alat berat/alat besar, dan peralatan bengkel.
\n
Retribusi Perpanjangan IMTA:\n
- Perubahan Pasal 14A yang mengatur objek dan subjek Retribusi Perpanjangan IMTA.
\n

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF RIAU ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF RIAU ISLANDS PROVINCE

NUMBER 9 OF 2017

CONCERNING

SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING REGIONAL FEES OF RIAU ISLANDS PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF RIAU ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning Regional Fees of Riau Islands Province as amended by Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Amendments to Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning Regional Fees of Riau Islands Province is no longer in accordance with current developments, so adjustments need to be made;
that Regional Fees are an important source of local revenue to support the development of real, dynamic and responsible Regional Autonomy in the implementation of Government in the Riau Islands Province;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8c1b554-2a98-4c23-a600-3200b2a150b4","actionData","errors"]