[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8b14c05-8573-426d-a49a-bce6c53031a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 38 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Kampung","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 38 Tahun 2023","number","38","year","2023","published_date","2023-12-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Badan Permusyawaratan Kampung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan permusyawaratan kampung
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 38, Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 229
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Badan Permusyawaratan Kampung
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Badan Permusyawaratan Kampung; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. \n Pada Peraturan Walikota ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Kampung; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023. \n 40 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 38 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mempertegas peran BAMUSKAM dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait BAMUSKAM, termasuk keanggotaan, kelembagaan, sekretariat, fungsi, tugas, hak, kewajiban, wewenang, dan larangan. Keanggotaan BAMUSKAM diisi melalui musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan unsur masyarakat. BAMUSKAM memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintahan Kampung. Tugas BAMUSKAM meliputi penggalian, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah, pembentukan panitia pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung, pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung, pengawasan kinerja Kepala Pemerintahan Kampung, dan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Dalam menjalankan tugasnya, BAMUSKAM berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional. Anggota BAMUSKAM juga memiliki hak mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, serta mendapatkan tunjangan. BAMUSKAM memiliki kewenangan mengadakan pertemuan dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi, mengajukan rancangan Peraturan Kampung, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Pemerintahan Kampung, dan menyusun peraturan tata tertib BAMUSKAM. Anggota BAMUSKAM dilarang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah/janji jabatan, merangkap jabatan, menjadi pelaksana proyek Kampung, menjadi pengurus partai politik, dan menjadi anggota organisasi terlarang.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, anggota BAMUSKAM yang ada tetap melaksanakan tugas sampai habis masa keanggotaannya.\n2. Penggantian Antarwaktu anggota BAMUSKAM tetap dilaksanakan dengan mengacu jumlah anggota BAMUSKAM yang ada tetapi mekanisme pelaksanaan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.\n3. Pembentukan anggota BAMUSKAM dapat dilakukan apabila telah habis masa keanggotaannya.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF JAYAPURA
THE PROVINCE OF PAPUA
REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF JAYAPURA
NUMBER 38 OF 2023
ON
VILLAGE DELIBERATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the provisions of Article 73 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 on the Village Deliberative Body, it is necessary to establish a Regional Regulation of the City of Jayapura on the Village Deliberative Body; \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 12 of 1969 on the Establishment of Autonomous Regions of West Irian and Autonomous Regencies in West Irian (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1969 Number 47, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2507); \n Law Number 6 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8b14c05-8573-426d-a49a-bce6c53031a8","actionData","errors"]