[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8a3e7c7-2132-437c-9cbf-b50843045133","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong","place_of_enactment","Parigi","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan tertentu - RETRIBUSI
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi daerah sektor Izin Gangguan dinilai telah menghambat investasi daerah oleh pemerintah, sehingga harus dihapuskan;\r\nb. bahwa sebagai konsekuensi atas penghapusan pungutan Retribusi Daerah sektor Retribusi Izin Gangguan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu serta dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap perubahan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;\r\nc. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atasa Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dalam Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negero Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; dan\r\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat daerah Kabupaten Parigi Moutong. \n Peraturan Daerah ini memuat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018. \n Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan \n 5 Halaman, Penjelasan: 1 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 157)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibuat sebagai respons terhadap penilaian bahwa Retribusi Daerah sektor Izin Gangguan menghambat investasi daerah, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi Perangkat Daerah. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan, serta melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang mencabut peraturan terkait izin gangguan.

\n\n

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perubahan meliputi penghapusan beberapa angka dalam Pasal 1, penghapusan Retribusi Izin Gangguan dari jenis retribusi yang diatur, penghapusan BAB III secara keseluruhan, penghapusan beberapa pasal terkait Retribusi Izin Gangguan, serta perubahan pada pasal yang mengatur insentif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pelaksanaan ketentuan peraturan daerah oleh Bapenda.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup perubahan definisi beberapa istilah, penghapusan jenis retribusi tertentu, dan penyesuaian terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pemungutan retribusi. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PARIGI MOUTONG
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PARIGI MOUTONG REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
ON
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2012
CONCERNING CERTAIN PERMIT FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PARIGI MOUTONG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Retribution of Disturbance Permits sector is considered to have hampered regional investment by the government, so it must be abolished;
that as a consequence of the abolition of the Regional Retribution levy in the Disturbance Permit sector in the type of Certain Permit Retribution and in order to make adjustments to changes in the organization of Regional Apparatus within the Parigi Moutong Regency Regional Government, it is necessary to amend Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning Certain Permit Retribution;
that to provide legal certainty and direction of regulation and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8a3e7c7-2132-437c-9cbf-b50843045133","actionData","errors"]