[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8a1670d-6720-4d8b-8bec-91dc242ce9f6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 19 Tahun 2014","number","19","year","2014","published_date","2014-09-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah","place_of_enactment","Koba","theme","Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GANTI KERUGIAN – TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD No.203.2014/NOREG 4.19/2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	\n \n -\tUntuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian. \n -\tDasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 60 Tahun 2008. \n -\tDalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:\r\n1.\tRuang lingkup peraturan ini yang meliputi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah;\r\n2.\tSebab-sebab kerugian daerah;\r\n3.\tPelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara dan Pihak Ketiga baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah;\r\n4.\tInformasi, pelaporan, dan pemeriksaan;\r\n5.\tKeputusan Tuntutan Perbendaharaan dikeluarkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan. Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati;\r\n6.\tKedaluwarsa tuntutan perbendaharaan;\r\n7.\tPenghapusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian;\r\n8.\tPembebasan yaitu Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pihak Ketiga ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban;\r\n9.\tPenyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaaan harus melalui Rekening Umum Kas Daerah. Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasaldari Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD;\r\n10.\tMajelis Pertimbangan, setiap semester menyampaikan Laporan Penyelesaikan Kerugian Daerah Kepada Bupati;\r\n11.\tMajelis pertimbangan TP-TGR;\r\n12.\tApabila pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan hukuman Displin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya;\r\n13.\tKerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata. Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.\r\n-\tPeratuan Daerah ini terdiri dari XIII BAB dan 42 Pasal.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2014. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah di Kabupaten Bangka Tengah. Latar belakangnya adalah untuk mengefektifkan pemulihan kerugian daerah sesuai dengan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga yang merugikan daerah.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, antara lain:

\r\n\r\n

Penyebab Kerugian Daerah: Kerugian dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pihak ketiga, serta keadaan kahar (force majeure).
Pemberlakuan TP-TGR: Diberlakukan terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga yang merugikan daerah.
Informasi dan Pelaporan: Setiap kerugian daerah wajib segera diselesaikan. Pejabat yang mengetahui kerugian wajib melaporkan kepada Bupati.
Penyelesaian TP-TGR: Melalui upaya damai, TP/TGR biasa, TP khusus (jika bendahara meninggal, melarikan diri, dll.), atau pencatatan.
Majelis Pertimbangan TP-TGR: Dibentuk untuk membantu Bupati dalam penyelesaian kasus kerugian daerah.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur tentang kedaluwarsa tuntutan, penghapusan kerugian, pembebasan, penyetoran, dan pelaporan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKA TENGAH
THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA TENGAH REGENCY
NUMBER 19 OF 2014
on
PROCEDURES FOR REGIONAL LOSS COMPENSATION CLAIMS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA TENGAH,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to ensure the smooth recovery of Regional losses can run more effectively and efficiently, it is deemed necessary to re-establish the provisions on the implementation of treasury claims and compensation claims and to implement the provisions of Article 144 of Government Regulation Number 58 of 2005 on Regional Financial Management, there needs to be Procedures for Regional Loss Compensation Claims;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Procedures for Regional Loss Compensation Claims;

Bearing in Mind / Having

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8a1670d-6720-4d8b-8bec-91dc242ce9f6","actionData","errors"]