[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c89975ab-136f-4571-92f3-ac82a10fb8df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-04-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamandau","place_of_enactment","Nanga Bulik","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan daerah
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/No.208
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kaabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n \n 1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPengelolaan Keuangan Daerah;\r\n3.\tAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;\r\n4.\tPenyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;\r\n5.\tPenetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;\r\n6.\tPelaksanaan dan Penatausahaan;\r\n7.\tLaporan Realisasi Semester Pertama ;Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;\r\n8.\tAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;\r\n9.\tPenyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;\r\n10.\tKekayaan Daerah dan Utang Daerah;\r\n11.\tBadan Layanan Umum Daerah;\r\n12.\tPenyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;\r\n13.\tInformasi Keuangan Daerah;\r\n14.\tPembinaan dan Pengawasan; dan\r\n15.\tKetentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022. \n 81 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamandau. Latar belakangnya adalah ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta pelaksanaan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk menetapkan landasan hukum yang sesuai untuk pengelolaan keuangan daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala PD).\n- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):** APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan kemampuan pendapatan Daerah, dengan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.\n- **Pendapatan Daerah:** Terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.\n- **Belanja Daerah:** Diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.\n- **Pembiayaan Daerah:** Terdiri atas penerimaan pembiayaan (SiLPA, pencairan Dana Cadangan, dll.) dan pengeluaran pembiayaan (pembayaran cicilan pokok utang, penyertaan modal daerah, dll.).\n- **Penyusunan dan Penetapan APBD:** Proses penyusunan rancangan APBD, pembahasan dengan DPRD, hingga penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.\n- **Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD:** Meliputi pelaksanaan dan penatausahaan Kas Umum Daerah, penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kas dan SPD, pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan dan belanja daerah, serta pembiayaan daerah.\n- **Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah:** Akuntansi dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, SAPD, dan BAS untuk Daerah. Pelaporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.\n- **Pengelolaan Aset dan Utang Daerah:** Pengelolaan piutang, investasi, BMD, serta utang dan pinjaman daerah.\n- **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):** Pembentukan dan pengelolaan BLUD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.\n- **Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah:** Penyelesaian kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian.\n- **Informasi Keuangan Daerah:** Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan mengumumkan informasi keuangan daerah kepada masyarakat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bupati yang melakukan pungutan di luar ketentuan Undang-Undang dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 bulan.\n2. Bupati yang melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.\n3. Bupati yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAMANDAU
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LAMANDAU REGENCY
NUMBER | YEAR 2022
ON
REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMANDAU,

Considering:

that Regional Regulation of Lamandau Regency Number 10 of 2015 concerning the Main Principles of Regional Finance Management is no longer in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, so it needs to be revoked and replaced;
that as implementation of the provisions of Article 100 and Article 224 of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Finance Management and Article 3 letter a of Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Finance Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Finance Management;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c89975ab-136f-4571-92f3-ac82a10fb8df","actionData","errors"]