[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c894c31d-04b4-49b8-99a7-83ef53aba1c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon No. 1 Tahun 2009","number","1","year","2009","published_date","2009-04-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cilegon","place_of_enactment","Cilegon","theme","Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai ; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. \n 1.UU No. 72 Tahun 1957;2. UU No. 5 Tahun 1960 ;3.UU No. 15 Tahun 1999 ;4.UU No. 17 Tahun 2003 ;5. UU No. 1 Tahun 2004;6.UU No. 32 Tahun 2004 ;7. UU No. 33 Tahun 2004 ;8.PP No. 46 Tahun 1971 ;9.PP No. 40 Tahun 1994 ;10.PP No. 40 Tahun 1996 ;11.PP No. 24 Tahun 2005 ;12.PP No. 58 Tahun 2005;13.PP No. 6 Tahun 2006 ;14.PP No. 38 Tahun 2007 ;15.Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1974 ;16. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 ;17.PDK Cilegon No. 4 Tahun 2008 \n 1.ketentuan umum;2.pejanat penglola barang milik daerah ;3.perncanaan kebutuhan dan penganggaran;4.pengadaan;5.penerimaan dan penyaluran;6.pengunaan;7.penatausahaan ;8.pemanfaatan;9.pengamanan dan pemeliharan;10.penilaian;11.penghapusan;12.pemindahtanganan;13.pembinaan,pengendalian dan pengawasan;14.pembiayaan ;15.barang daerah yang berasal dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang desanya berubah menjadi kelurahan ;16.tuntutan ganti rugi;17.ketentuan lain - lain ;18.ketentuan peralihan\r\n;19.ketetuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 47 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pedoman pengelolaan barang milik daerah Kota Cilegon. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah:** Menetapkan Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah, dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola, Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset selaku pembantu pengelola, Kepala SKPD selaku pengguna, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna, penyimpan barang daerah, dan pengurus barang daerah.\n2. **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran:** Mengatur proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD, berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standar harga.\n3. **Pengadaan:** Mengatur pelaksanaan pengadaan barang milik daerah berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.\n4. **Penerimaan dan Penyaluran:** Mengatur proses penerimaan barang oleh penyimpan barang dan penyaluran barang berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB).\n5. **Penggunaan:** Menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.\n6. **Penatausahaan:** Mengatur pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.\n7. **Pemanfaatan:** Mengatur berbagai bentuk pemanfaatan barang milik daerah seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.\n8. **Pengamanan dan Pemeliharaan:** Mewajibkan pengelola, pengguna, dan/atau kuasa pengguna untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.\n9. **Penilaian:** Mengatur penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.\n10. **Penghapusan:** Mengatur penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan dari Daftar Barang Milik Daerah.\n11. **Pemindahtanganan:** Mengatur pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.\n12. **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian:** Mengatur pengendalian pengelolaan barang milik daerah oleh Walikota dan pemantauan oleh Pengguna Barang.","transitional_provisions","1. Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.\n2. Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.","sanctions","1. Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Walikota, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.\n2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CILEGON CITY
YEAR: 2009 NUMBER: 1

REGIONAL REGULATION OF CILEGON CITY
NUMBER 1 OF 2009
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CILEGON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that according to the provisions of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 of 2007 concerning Technical Guidelines for the Management of Regional Assets, the management of regional assets is carried out based on the principles of functionality, legal certainty, transparency and openness, efficiency, accountability, and certainty of value;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Guidelines for the Management of Regional Assets.

In view of:

Law Number 72 of 1957 concerning the Enactment of Emergency Law Number 19 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c894c31d-04b4-49b8-99a7-83ef53aba1c3","actionData","errors"]