[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c88f2a91-0373-42af-87c5-d383858eb0ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2006 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 13 Tahun 2006","number","13","year","2006","published_date","2006-03-25","effective_date","2006-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kerinci","place_of_enactment","Siulak","theme","IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Izin - Usaha - Jasa - Konstruksi
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menggali potensi daerah, melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi dengan mempedomani Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tanggal 10 Juli 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional maka untuk merealisasinya perlu diatur lebih lanjut; Untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dengan Perda Kab. Kerinci. \n UU No. 58 Tahun 1958; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 369/KPTS/M/2001; Perda Kab. Kerinci No. 22 Tahun 2000. \n Perda ini mengatur tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, yang meliputi; NAMA, OBJEK , SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI; GOLONGAN RETRIBUSI; CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF; STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; WILAYAH PEMUNGUTAN; MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; SURAT PENDAFTARAN; PENETAPAN RETRIBUSI; TATA CARA PEMUNGUTAN; SANKSI ADMINISTRASI; TATA CARA PEMBAYARAN; TATA CARA PEMBAYARAN; KEBERATAN; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; KEDALUARSA PENAGIHAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006. \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Perbup. \n 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) bertujuan untuk menggali potensi daerah, melindungi kepentingan masyarakat, dan membina bidang jasa konstruksi. Latar belakangnya adalah untuk merealisasikan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Peraturan ini mengatur tentang retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi. Subjek retribusi adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Retribusi IUJK digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang diberikan izin.

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan golongan usaha konstruksi, meliputi jasa konstruksi dan jasa konsultan, dengan tarif berbeda untuk permohonan baru, perpanjangan izin, perubahan izin, dan penggantian SIUJK yang hilang atau rusak. Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah tempat SIUJK dikeluarkan. Masa retribusi adalah 3 tahun, dan saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Wajib retribusi diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD). Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut oleh dinas/instansi terkait langsung. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan denda administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB kepada Kepala Daerah.

","transitional_provisions","1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang sudah diterbitkan tetap dinyatakan berlaku dan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Lewat dari waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka izin yang ada dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KERINCI REGENCY
YEAR 2006 NUMBER 13

REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER 13 YEAR 2006
ABOUT

CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KERINCI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to explore the potential of the region, protect the interests of the community and development in the field of construction services by adhering to the Decree of the Minister of Settlement and Regional Infrastructure Number 369/KPTS/M/2001 dated July 10, 2001 concerning Guidelines for Granting National Construction Services Business Licenses, it is necessary to regulate it further to realize it;
that to fulfill the intent of letter a above, it is necessary to regulate it by a Regional Regulation of Kerinci Regency.

In view of:

Law Number 58 of 1958 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 21

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c88f2a91-0373-42af-87c5-d383858eb0ac","actionData","errors"]