Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan Bupati ini menetapkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 sebagai dokumen operasionalisasi dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk periode lima tahunan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola dinamika kependudukan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.

Dalam rangka pelaksanaan PJPK, Bupati membentuk Tim Koordinasi yang bertugas mengoordinasikan perencanaan, sinkronisasi kebijakan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan. Tim ini didukung oleh lima Kelompok Kerja (Pokja) yang masing-masing bertanggung jawab atas pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi. Selain itu, dibentuk sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memberikan dukungan teknis dan administratif.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diwajibkan menginternalisasikan rencana aksi dan target indikator PJPK ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Pelaksanaan PJPK dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Bappeda, di mana setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan capaian kinerja, hambatan, dan rencana tindak lanjut kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap tahun anggaran.