[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c85db556-4ebf-48d2-8188-d00dda1c687a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2019","number","37","year","2019","published_date","2019-11-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur","place_of_enactment","Sampit","theme","Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 37, BD.2019/38
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1)\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang\r\nKewenangan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati\r\ntentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul\r\ndan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten\r\nKotawaringin Timur. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 \n Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:\r\na. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul; \r\nb. Kewenangan lokal berskala desa; \r\nc. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;\r\nd. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan\r\nkewenangan Desa;\r\ne. Pembiayaan; \r\nf. Pungutan desa; \r\ng. Ketentuan peralihan; dan\r\nh. Ketentuan penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2019 ini menetapkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi desa dalam melaksanakan kewenangannya.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, yang mencakup sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan lembaga adat dan hukum adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah kas desa, dan pengembangan peran masyarakat desa. Selain itu, diatur pula daftar kewenangan lokal berskala desa, yang meliputi pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tempat pemandian umum, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, dan berbagai kewenangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan potensi desa.\n\nPeraturan ini juga mengatur mekanisme pelaksanaan kewenangan desa, yang meliputi sosialisasi daftar kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten, musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa, dan dituangkannya hasil keputusan musyawarah desa dalam berita acara. Selain itu, diatur pula pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa oleh Bupati dan Camat. Pembiayaan untuk penataan dan pelaksanaan kewenangan desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan APB Desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.","transitional_provisions","1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.\n2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Desa.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF EAST KOTAWARINGIN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGENT REGULATION OF EAST KOTAWARINGIN
NUMBER 37 OF 2019
CONCERNING
LIST OF VILLAGE AUTHORITY BASED ON
ORIGINAL RIGHTS AND VILLAGE-SCALE LOCAL AUTHORITY
IN EAST KOTAWARINGIN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST KOTAWARINGIN,

Considering:	that to implement the provisions of Article 21 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 44 of 2016 concerning Village Authority, it is necessary to stipulate a Regent Regulation concerning the List of Village Authority Based on Original Rights and Village-Scale Local Authority in East Kotawaringin Regency.
In view of:	Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1820);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c85db556-4ebf-48d2-8188-d00dda1c687a","actionData","errors"]