[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c841a61c-2325-4eb7-b205-da23eb3b49b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 15 Tahun 2015","number","15","year","2015","published_date","2015-07-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamandau","place_of_enactment","Nanga Bulik","theme","Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelayanan publik
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2016/No.132
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik yang terintegrasi dan erkesinambungan \r\nserta membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik, perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola \r\npemerintahan yang baik;\r\n- bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat;\r\n- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lamandau\r\nPublik di Kabupaten Lamandau. \n - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,\r\nKolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3851);\r\n- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4585);\r\n- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang \r\nPetunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan \n - Ruang Lingkup Pelayanan Publik\r\n- Pembiana dan Tanggung Jawab\r\n- Sistem Pelayanan terpadu\r\n- Akuntabilitas\r\n- Evaluasi Pelayanan Publik:\r\n- Hak, Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Pelayanan Publik \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berkesinambungan serta membangun kepercayaan masyarakat melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, seperti kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, dan transparansi.
Ruang lingkup pelayanan publik yang mencakup pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif.
Pembentukan pembina (Bupati) dan penanggung jawab (Sekretaris Daerah) pelayanan publik.
Sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, mendekatkan pelayanan, memperpendek proses, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.
Akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik.
Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Hubungan antar penyelenggara dan kerjasama dengan pihak lain.
Hak dan kewajiban penyelenggara, organisasi penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik.
Larangan bagi pelaksana pelayanan publik.
Penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pelayanan berjenjang.
Sistem informasi pelayanan publik.
Tata perilaku penyelenggara pelayanan publik.
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Indeks kepuasan masyarakat.
Pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
Pelayanan khusus.
Biaya/tarif pelayanan publik.
Pengelolaan pengaduan.
Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n2. Jika teguran tertulis tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Pelaksana yang melanggar ketentuan mengenai penerimaan insentif dari pendapatan hasil pelayanan publik dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAMANDAU
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LAMANDAU REGENCY
NUMBER 15 OF 2015
CONCERNING
PUBLIC SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMANDAU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality and ensure integrated and sustainable public service and build public trust in public service, it is necessary to apply the principles of good governance;
that the Regional Government is obliged to organize quality public service in an effort to meet the expectations and demands of the community;
that in order to provide a foundation and legal certainty to the Public Service Providers, Provider Organizations, Public Service Implementers and the public as recipients of public service benefits, it is necessary to regulate public service;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c841a61c-2325-4eb7-b205-da23eb3b49b2","actionData","errors"]