[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c83b0743-6599-49ca-a2c9-0667d7dd7b59","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah no 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-12-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah no 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

status-badan-hukum
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah no 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar
ABSTRAK:	\n \n setiap Koperasi yang dibentuk\r\nharus memiliki status Badan Hukum\r\nKoperasi, sehingga untuk kepentingan\r\npendataan potensi Daerah, serta\r\npembinaan dan pengembangan koperasi\r\nsebagai soko guru perekonomian\r\nnasional pada umumnya dan di Kota\r\nMakassar pada khususnya, maka perlu\r\nmenetapkan ketentuan pemberian status\r\nBadan Hukum Koperasi yang digunakan\r\nsebagai dasar gerak opearsional Dinas\r\nKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah\r\nKota Makassar, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan\r\nMenengah sebagai Perangkat Daerah\r\nKota Makassar mempunyai tugas dan \r\n2\r\nfungsi secara tekhnis member arah dan\r\nperlindungan hukum bagi masyarakat di\r\nbidang perkoperasian sesuai\r\nkewenangan Daerah, maka untuk\r\nmenunjang gerak operasional Dinas,\r\nperlu pula menetapkan pengenaan\r\nRetribusi Daerah atas setiap penerbitan\r\nstatus Badan Hukum KOperasi, serta\r\ndana pembinaan dan pengembangan\r\nkoperasi di Kota Makassar yang\r\nmengarah kepada azas usaha bersama\r\ndan kekeluargaan \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959\r\ntentang Pembentukan Daerah-Daerah\r\nTingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992\r\ntentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995\r\ntentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999\r\ntentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun\r\n1977 tentang Perubahan Batas-Batas\r\ndaerah Kotamdya Makassar dan\r\nKabupaten-Kabupaten Gowa, Maros,\r\nPangkajene dan Kepulauan dalam\r\nLingkungan Daerah Propinsi Sulawesi\r\nSelatan , Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun\r\n1999 tentang Perubahan Nama\r\nKotamadya Ujung Pandang Menjadi\r\nKota Makassar dalam Wilayah Propinsi \r\n4\r\nSulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun\r\n2000 tentang Kewenangan Pemerintah\r\nPusat dan Kewenangan Propinsi\r\nSebagai Daerah Otonom , Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun\r\n2001 tentang Retribusi Daerah, Keputusan Presiden Republik Indonesia\r\nNomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik\r\nPenyusunan Peraturan Perundangundangan\r\ndan Bentuk Rancangan\r\nPearturan Pemerintah dan Rancangan\r\nKeputusan Presiden, Keputusan Presiden Republik Indonesia\r\nNomor 25 Tahun 1999 tentang Tehnik\r\nPengesahan Perubahan Anggaran\r\nDasar Dewan Koperasi Indonesia \n KETENTUAN PEMBERIAN STATUS\r\nBADAN HUKUM KOPERASI, SERTA\r\nPENGENAAN RETRIBUSI DAN DANA\r\nPEMBINAAN/PENGEMBANGAN\r\nKOPERASI DI KOTA MAKASSAR \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2013. \n 23 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2003 mengatur tentang ketentuan pemberian status badan hukum koperasi, serta pengenaan retribusi dan dana pembinaan/pengembangan koperasi di Kota Makassar. Latar belakang peraturan ini adalah untuk pendataan potensi daerah serta pembinaan dan pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan umum bagi masyarakat yang bermaksud mendirikan koperasi, memberikan dukungan, pembinaan, dan pengembangan koperasi, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup:

Setiap koperasi yang dibentuk harus memiliki status badan hukum dan didaftar pada Walikota melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Izin berlaku seterusnya dan didaftar ulang (Her-Registrasi) setiap 3 (tiga) tahun.
Syarat administrasi permohonan penerbitan badan hukum koperasi meliputi identitas pemohon, berita acara rapat anggota pembentukan koperasi, akta pendirian koperasi, surat bukti tersedianya modal, rencana kegiatan usaha, pernyataan kesediaan memberikan pelaporan, dan keterangan lurah tentang lokasi kegiatan.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertugas memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada koperasi.
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
Retribusi dikenakan atas penerbitan status badan hukum koperasi, perubahan/penyesuaian anggaran dasar, pendaftaran ulang, dan pendirian cabang/perwakilan koperasi.
Dana pembinaan dan pengembangan koperasi ditetapkan sebesar 2,5% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) bersih yang diperoleh koperasi setiap tahun buku.

","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, koperasi yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib didaftar ulang (Her-Registrasi) berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran sebagaimana Pasal 3, Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah no 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2013.","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAKASSAR
REGIONAL REGULATION OF MAKASSAR CITY
NUMBER 7 OF 2003
CONCERNING
PROVISIONS FOR GRANTING LEGAL ENTITY STATUS
TO COOPERATIVES, AS WELL AS IMPOSITION OF FEES AND FUNDS
FOR COOPERATIVE DEVELOPMENT/COACHING IN THE CITY OF
MAKASSAR
LEGAL SECTION
SECRETARIAT OF MAKASSAR CITY
YEAR 2003
MAKASSAR CITY REGIONAL GAZETTE NUMBER 17 SERIES C NUMBER 4 YEAR 2003

REGIONAL REGULATION OF MAKASSAR CITY
NUMBER: 7 Year 2003
CONCERNING
PROVISIONS FOR GRANTING LEGAL ENTITY STATUS
TO COOPERATIVES, AS WELL AS IMPOSITION OF FEES AND FUNDS
FOR COOPERATIVE DEVELOPMENT/COACHING IN THE CITY OF
MAKASSAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAKASSAR,

Considering:

that every Cooperative formed must have the status of a Cooperative Legal Entity, so that for the purpose of data collection of Regional potential, as well as coaching and development of cooperatives as the pillar of the national economy in general and in the City of Makassar in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c83b0743-6599-49ca-a2c9-0667d7dd7b59","actionData","errors"]