[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c833c20b-477e-4f2c-b224-44eced06a9b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Klaten","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Klaten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN BENCANA
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:	\n \n bahwa wilayah Kabupaten Klaten secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis termasuk daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia; bahwa untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana pada saat prabencana, keadaan darurat bencana dan pemulihan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah harus menetapkan kebijakan yang selaras dengan pembangunan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011. \n PERDA ini mengatur mengenai Landasan, Asas, Prinsip Dan Tujuan; Tanggung Jawab Dan Wewenang; Kelembagaan; Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat; Peran Serta Ormas Dan Lsm, Lembaga Pendidikan, Serta Media Massa; Peran Serta Lembaga Usaha Dan Lembaga Internasional; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Prabencana; Tanggap Darurat; Pasca Bencana; Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Pemantauan Dan Evaluasi; Pengawasan; Penyelesaian Sengketa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011. \n 55 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah bahwa wilayah Kabupaten Klaten merupakan daerah rawan bencana alam, non alam, dan sosial. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, menciptakan perdamaian, serta mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Ketentuan substansial mencakup tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD, memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah (RPJPD, RPJM, RKPD), melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana melalui pemberian informasi, pendidikan, pelatihan, perlindungan sosial, serta melaksanakan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Wewenang Pemerintah Daerah meliputi merumuskan kebijakan penanggulangan bencana, menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana, mengerahkan potensi/sumberdaya, menjalin kerjasama, mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi, mencegah dan mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam, mengangkat komandan penanganan darurat bencana, melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan, serta menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur penanggulangan bencana.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kelembagaan (BPBD), hak dan kewajiban masyarakat, peran serta Ormas/LSM, lembaga pendidikan, media massa, lembaga usaha, dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Tahapan penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, dengan rincian kegiatan pada setiap tahapnya.

","transitional_provisions","sanctions","

Barang siapa yang karena kelalaiannya atau secara sengaja melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dan/atau timbulnya kerugian harta benda atau barang, dan/atau mengakibatkan kematian orang, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Barang siapa yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 14 OF 2011
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION
IN KLATEN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering:

that the Klaten Regency area geographically, geologically, hydrologically and demographically includes disaster-prone areas, both natural disasters, non-natural disasters, and social disasters caused by natural, non-natural and human factors;
that in order to protect the public from the threat of disaster during pre-disaster, disaster emergency and post-disaster condition recovery in accordance with the order of values that live, grow and develop in the community, it is necessary to organize disaster management in a planned, integrated, coordinated and comprehensive manner;
that based on the provisions of Article 9 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c833c20b-477e-4f2c-b224-44eced06a9b6","actionData","errors"]