[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c823f522-2377-459b-ba05-b1f397817c9f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 05 Tahun 2023","number","05","year","2023","published_date","2023-04-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara","place_of_enactment","Penajam","theme","Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MASYARAKAT - PENYANDANG - DISABILITAS - PENYELENGGARAAN - PELINDUNGAN - PELAYANAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2023/05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas diperlukan pelindungan dan pelayanan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, setiap orang dilahirkan bebas dan memiliki kebutuhan hidup untuk bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang\r\nsama di depan hukum serta berhak atas pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pelayanan Bagi Masyaralat Penyandang Disabilitas \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2016 \n Ketentuan Umum; Kewajiban Pemerintah Daerah; HAk dan Kewajiban; Kesamaan Kesempatan; Aksesibilitas; Habilitasi dan Rehabilitasi; Bantuan Sosial; Peningkatan dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial; Peran serta Masyarakat; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain; Sarana Prasarana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023. \n 43 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pelindungan dan pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak konstitusional penyandang disabilitas dan mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi mereka.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk:

Melaksanakan kebijakan terkait pelindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.
Mempertimbangkan urgensi pelindungan dan pelayanan penyandang disabilitas dalam setiap kebijakan.
Memberikan dukungan sarana dan prasarana.
Memfasilitasi pengembangan kemampuan penyandang disabilitas.
Mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan pelindungan dan pelayanan.
Mengalokasikan anggaran yang proporsional.
Melakukan koordinasi dan pengawasan.
Memfasilitasi layanan informasi dan tindak cepat bagi korban kekerasan.
Menyiapkan data tentang penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, olahraga, seni budaya, pelayanan publik, bantuan hukum, informasi, perumahan, dan pelindungan dari bencana. Peraturan ini juga mengatur mengenai aksesibilitas, habilitasi dan rehabilitasi, bantuan sosial, serta peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum.

","transitional_provisions","1. Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.","sanctions","1. Setiap penyelenggara satuan pendidikan yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap pelaku usaha dan/atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n4. Setiap orang yang dengan sengaja mengeksploitasi dan/atau menelantarkan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PENAJAM PASER UTARA
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PENAJAM PASER UTARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
CONCERNING
ORGANIZATION OF PROTECTION AND SERVICES FOR THE COMMUNITY
PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PENAJAM PASER UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that to guarantee and protect the constitutional rights of persons with disabilities, optimal protection and services are needed in accordance with human dignity;
that everyone is born free and has the necessities of life to socialize and has the right to recognition, guarantees and fair legal protection and receives legal certainty and equal treatment before the law and has the right to protection of human rights and fundamental human freedoms, without discrimination;
that based on the provisions of Article 27 paragraph (1) of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c823f522-2377-459b-ba05-b1f397817c9f","actionData","errors"]