[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c82158a1-1c1a-48c2-a346-29ae34709ebf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK JAMBI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-12-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK JAMBI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENAMBAHAN - PENYERTAAN MODAL
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK JAMBI
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan\r\nBank Jambi serta untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian serta\r\npeningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Bank Jambi.\r\nBerdasarkan ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\n \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 7 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh kepada PT. Bank Jambi. \r\nNilai Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud sebesar Rp7.500.000.000,00. (tujuh miliar lima ratus Juta rupiah). \r\nPenyertaan Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh pada Bank Jambi bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2015. \n 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Bank Jambi, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan perekonomian serta pendapatan daerah Kota Sungai Penuh melalui penambahan penyertaan modal daerah. Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal Bank Jambi berupa uang tunai yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan menjadi saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi. Nilai penambahan penyertaan modal daerah adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang dilaksanakan pada Tahun 2015 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan penambahan ini, nilai keseluruhan penyertaan modal daerah pada Bank Jambi menjadi sebesar Rp. 57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Penyertaan modal ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh, tidak termasuk laba atas penyertaan modal yang disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SUNGAI PENUH CITY
REGIONAL REGULATION OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
ADDITIONAL CAPITAL PARTICIPATION
OF THE REGIONAL GOVERNMENT IN BANK JAMBI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

Considering:

that to increase business capacity and strengthen the capital structure of Bank Jambi and to encourage economic growth and improvement as well as regional income, the Government of Sungai Penuh City needs to make an additional regional capital participation in Bank Jambi;
that in accordance with the provisions of Article 41 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury that the regional government's capital participation in state/regional/private companies is determined by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Additional Capital Participation of the Regional Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c82158a1-1c1a-48c2-a346-29ae34709ebf","actionData","errors"]