Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025

(-)

Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Tata Naskah Dinas menjadi acuan dalam pengelolaan Naskah Dinas, meliputi jenis, susunan, bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian Naskah Dinas.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan administrasi kedinasan yang tertib, autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang lebih baik seiring dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Ketentuan Substansial:

• Jenis Naskah Dinas: Arahan, Korespondensi, dan Khusus.
• Naskah Dinas Arahan meliputi: Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Instruksi, Surat Edaran, Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, Keputusan, Surat Perintah, dan Surat Tugas.
• Naskah Dinas Korespondensi meliputi: Nota Dinas, Memorandum, Disposisi, Surat Undangan Internal, dan Routing Slip.
• Naskah Dinas Khusus meliputi: Surat Perjanjian, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Keterangan/Rekomendasi, Surat Pengantar, Pengumuman, Laporan, Telaah Staf, Sertifikat, Piagam Penghargaan, Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP), Notula, Kartu Undangan, Formulir, dan Siaran Pers.
• Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan media rekam kertas atau elektronik, dengan memperhatikan prinsip diciptakan oleh pihak berwenang, menggunakan bahasa formal, logis, efektif, singkat, padat, lengkap, serta dilaksanakan pengamanan.
• Pengamanan Naskah Dinas meliputi penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses, serta perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi tersebut.
• Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan batasan kewenangan penandatanganan seluruh jenis Naskah Dinas sesuai dengan jenjang jabatan.
• Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan pengendalian Naskah Dinas masuk dan keluar.

(-)

(-)