Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi Jambi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang dalam memeluk keyakinan, memberikan perlindungan berdasarkan hak asasi manusia, serta meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan umat beragama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Tugas tersebut mencakup pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pengoordinasian instansi vertikal, serta pembinaan harmonisasi antarumat beragama.

Peraturan ini mengatur pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB. FKUB terdiri dari pemuka agama dengan masa jabatan 5 tahun, yang bertugas melakukan dialog, menampung dan menyalurkan aspirasi, serta melakukan sosialisasi kebijakan keagamaan. Sementara itu, Dewan Penasehat FKUB bertugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah. Pendanaan kegiatan FKUB dan Dewan Penasehat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.