[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c80108cf-4ac6-4bf0-bc61-b92a39ad4d32","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006","number","14","year","2006","published_date","2006-12-20","effective_date","2006-12-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Perusahaaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan daerah
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2006/ No.11 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Jawa Barat telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000;bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu dengan terbentuknya Provinsi Banten melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 dan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan Perubahan minimum modal disetor bagi BPR dan Proses pengangkatan Direksi maupun Dewan Pengawas BPR harus mengikuti fit and proper test dan sertifikasi; bahwa untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perkuatan lembaga keuangan mikro/ Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Jawa Barat dan sehubungan dengan huruf b di atas serta telah dipenuhinya modal dasar pada setiap PD.PK, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat; \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1998; .Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis usaha dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, modal dasar, saham, kepengurusan, tata tertib dan tata cara menjalankan tugas direksi PD. BPR dan pimpinan PD. PK, hak, penghasilan dan penghargaan, pemberhentian anggota direksi PD. BPR dan pimpinan PD. PK, dewan pengawas, tata tertib dan cara menjalankan tugas dewan pengawas PD. BPR dan PD PK, hak, penghasilan dan penghargaan dewan pengawas PD. BPR dan PD. PK, pemberhentian anggota dewan pengawas, dana pensiun dan tunjangan hari tua, rapat umum pemegang saham, penetapan dan penggunaan laba bersih, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, kerjasama, pembinaan, pembubaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2006. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 dicabut. \n 27 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) di Jawa Barat. Latar belakangnya adalah pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat dengan terbentuknya Provinsi Banten dan terbitnya Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan perubahan minimum modal disetor bagi BPR serta proses fit and proper test dan sertifikasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPR.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan lembaga keuangan mikro/PD.PK di Jawa Barat. Peraturan ini mengatur jenis usaha PD.BPR (jasa perbankan) dan PD.PK (jasa keuangan), serta tempat kedudukan usaha di ibukota kecamatan dan/atau desa. PD.BPR dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, memberikan pinjaman, serta menjalankan usaha perbankan lainnya. PD.PK dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, memberikan pinjaman, serta menjalankan jasa usaha keuangan lainnya.

Modal dasar PD.BPR-PK ditetapkan berdasarkan rencana perusahaan dan rencana usaha perusahaan maksimal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maksimal 2 (dua) kali ketentuan Bank Indonesia tentang minimum modal disetor, dengan batasan yang berbeda untuk wilayah BODETABEK dan Ibukota Provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya. Pemenuhan minimum modal dasar disetor dilakukan secara bertahap. Peraturan ini juga mengatur kepengurusan PD.BPR dan PD.PK yang terdiri dari Direksi/Pimpinan dan Dewan Pengawas, serta persyaratan pengangkatan dan pemberhentiannya. Direksi/Pimpinan bertanggung jawab kepada RUPS.

","transitional_provisions","1. Semua kekayaan dan/atau aset termasuk hutang-piutang PD.BPR dan/atau PD.PK menjadi kekayaan dan/atau aset-aset PD.BPR dan/atau PD.PK dan/atau kewajiban para pemegang saham secara proporsional yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Prov. Jawa Barat No. 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/322916/perda-prov-jawa-barat-no-25-tahun-2000","b9c6d4f2-98d1-48cc-8c03-ebfaa446d733","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"PERDA Prov. Jawa Barat No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Penggabungan Di Kabupaten Bogor Dan Di Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/171022/perda-prov-jawa-barat-no-6-tahun-2021","0c180f00-dd25-4944-a8c9-ae42f1d28635","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[116,120],{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"Perda Prov. Jawa Barat No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/194848/perda-prov-jawa-barat-no-6-tahun-2015","9ea1e375-90e3-4881-b65f-33214097eb59",{"_97":121,"_99":122,"_36":123},"Perda Prov. Jawa Barat No. 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/218095/perda-prov-jawa-barat-no-30-tahun-2010","f118463d-2087-4384-b9bd-fe8816cd302f","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 14 OF 2006
CONCERNING
REGIONAL COMPANY OF RURAL CREDIT BANK AND
REGIONAL COMPANY OF SUB-DISTRICT CREDIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Company of Sub-district Credit in West Java has been established based on Regional Regulation of West Java Province Number 25 of 2000;
that with the expansion of the West Java Province, namely with the formation of Banten Province through Law Number 23 of 2000 and with the issuance of Bank Indonesia Regulation Number 6/22/PBI/2004 which has been amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/26/PBI/2006 concerning Rural Credit Banks, which requires a minimum change in paid-in capital for BPRs and the process of appointing Directors and BPR Supervisory Boards must follow a fit and proper test and certification;
that to accelerate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c80108cf-4ac6-4bf0-bc61-b92a39ad4d32","actionData","errors"]