[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7fd4318-c09a-44cd-ab85-d613dd46a13a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":84,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-04-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangli","place_of_enactment","Bangli","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
2012
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2012/NO.4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pemerintahan daerah perlu didukung dengan perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional; \r\nb. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan; \n 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; \r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; \r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; \r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; \r\n11. Peraturan Daerah Kabupetn Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli. \n BAB I KETENTUAN UMUM; \r\nBAB II PEMBENTUKAN; \r\nBAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; \r\nBAB IV ORGANISASI; \r\nBAB V LEMBAGA KEMASYARAKATAN; \r\nBAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; \r\nBAB VII TATA KERJA; \r\nBAB VIII ESELON; \r\nBAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN; \r\nBAB X PEMBIAYAAN; \r\nBAB XI KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2012. \n Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Kabupaten Bangli \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 57 Seri D Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 25)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan syarat administratif, teknis, dan kewilayahan.

Kelurahan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Lurah dan dibantu oleh perangkat kelurahan lainnya, berada di wilayah kecamatan, serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Lurah memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Pelimpahan urusan pemerintahan ini disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan, dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas, serta disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil.

Organisasi Kelurahan terdiri dari Sekretariat, Seksi-seksi (Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban; Pemberdayaan Masyarakat; Kesejahteraan Rakyat; dan Pelayanan Umum), dan Jabatan Fungsional. Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal di wilayah kerjanya, serta dibantu oleh Kepala Lingkungan.

Lurah merupakan Jabatan Eselon IVa, sedangkan Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IVb. Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat, sementara Perangkat Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat. Segala pembiayaan untuk kegiatan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGLI

REGIONAL REGULATION OF BANGLI REGENCY
NUMBER 4 OF 2012
ABOUT
FORMATION OF ORGANIZATION AND GOVERNANCE OF URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGLI.

\n\n \n \n

Considering:

that in order to achieve the objectives of the implementation of the regional administration, it needs to be supported by regional apparatus that are effective, efficient, rational and proportional;
that to implement Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organization, and Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Urban Village, in order to carry out the authority delegated by the Regent, it is necessary to form an Organization and Governance of Urban Village;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Formation of Organization and Governance of Urban

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7fd4318-c09a-44cd-ab85-d613dd46a13a","actionData","errors"]