[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7cdc8a5-649b-4e54-a9d5-afb16faf10bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2014","number","01","year","2014","published_date","2014-06-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat","place_of_enactment","Panaragan","theme","PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penataan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Latar belakangnya adalah perlunya pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan kawasan permukiman dan perumahan yang berkesinambungan serta memberikan dampak besar bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan hak dasar masyarakat dalam mendapatkan perumahan yang layak dan permukiman yang sehat.

Pemerintah Kabupaten memiliki tugas dan wewenang dalam pembinaan, termasuk menyusun kebijakan dan strategi, rencana pembangunan, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah juga berwenang menyusun basis data, peraturan perundang-undangan, memberdayakan pemangku kepentingan, mencadangkan tanah, menyediakan prasarana dan sarana, memfasilitasi kerjasama, menetapkan lokasi kumuh, dan memfasilitasi peningkatan kualitas perumahan kumuh.

Penyelenggaraan perumahan meliputi rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus, dan rumah negara. Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi pembangunan perumahan untuk MBR dan berwenang mencabut izin jika kewajiban tidak dipenuhi. Pembangunan perumahan wajib mewujudkan hunian berimbang, dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif. Pembangunan rumah dapat berupa rumah tunggal, deret, atau susun, dengan memperhatikan tipologi, ekologi, budaya, dan dinamika ekonomi daerah.

Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ini mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung di perkotaan dan perdesaan, dengan memperhatikan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan, pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan, dan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan.

Peraturan ini juga mengatur pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, hak dan kewajiban setiap orang, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan, penguasaan sementara oleh pemerintah daerah (disegel), kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin mendirikan bangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan, pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah, perintah pembongkaran bangunan rumah, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, pengawasan, pembatalan izin, kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu, pencabutan insentif, pengenaan denda administratif; dan/atau penutupan lokasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY
NUMBER 1 OF 2014
ABOUT
HOUSING AND SETTLEMENT AREA STRUCTURING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that for successful and efficient regional economic development, it is necessary to strive for the development of regional economic potential through the development of Housing and Settlement Areas;
that the development of Settlement Areas and
Housing can be sustainable and is a characteristic
of the region and has a major impact on the
community of West Tulang Bawang;
that based on the considerations as intended
in letters a and b above, it is necessary to stipulate a
Regional Regulation regarding the Structuring of Housing and
Settlement Area;

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7cdc8a5-649b-4e54-a9d5-afb16faf10bf","actionData","errors"]