[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7c21c07-2e40-4cbb-95b9-520e04a520a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2011","number","21","year","2011","published_date","2011-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara","place_of_enactment","Pasangkayu","theme","Retribusi Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan pemungutan Retribusi Rumah Potong Ternak, sehingga dipandang perlu diatur dalam PERDA. Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelolan oleh PEMDA. \n dasar hukum: UU No.6 tahun 1967; UU No.8 Tahun 1981; UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.60 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006; PP No.69 Tahun 2010. \n dalam PERDA ini diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; besarnya tarif retribusi rumah potong hewan, wilayah pemungutan; dan penagihan retribusi rumah potong hewan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011. \n Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Izin Rumah Potong Hewan yang telah di terbitkan sebelum di berlakukan PERDA ini, hak dan kewajiban diyatakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan PERDA ini. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan pemungutan Retribusi Rumah Potong Ternak.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan fasilitas rumah potong hewan dan pelayanan pemeriksaan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas yang digunakan, dan volume hewan yang dipotong. Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur tarif retribusi ditetapkan untuk pelayanan tempat pemotongan, kandang istirahat, dan pemeriksaan kesehatan ternak, dengan tarif berbeda untuk hewan ternak besar dan kecil. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Retribusi dipungut di wilayah Daerah dan hasilnya disetor ke Kas Daerah.

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang. Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD, didahului dengan Surat Teguran. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

\n","transitional_provisions","1. Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Izin Rumah Potong Hewan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF NORTH MAMUJU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF NORTH MAMUJU REGENCY
NUMBER: 21 YEAR 2011
CONCERNING
ANIMAL SLAUGHTERHOUSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH MAMUJU,

\n\n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 134 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution which stipulates the collection of Livestock Slaughterhouse Retribution, it is deemed necessary to regulate it in a Regional Regulation;
that the service of providing livestock slaughterhouse facilities includes the service of examining animal health before and after slaughter, which is provided, owned, and/or managed by the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter b, and letter c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Animal Slaughterhouse Retribution.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7c21c07-2e40-4cbb-95b9-520e04a520a2","actionData","errors"]