[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7b5bd7c-cbf8-4ea6-8ac2-7d3b749a1ca0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2018 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PROSTITUSI\r\nDAN PERBUATAN ASUSILA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-02-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PROSTITUSI\r\nDAN PERBUATAN ASUSILA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEgahan - pemberantasan - prostitusi - perbuatan asusila
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2018/NO. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PROSTITUSI\r\nDAN PERBUATAN ASUSILA
ABSTRAK:	\n \n Prostitusi dan perbuatan asusila adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan norma kesusilaan, adat istiadat, agama dan norma hukum serta berdampak negatif terhadap semua aspek kehidupan pribadi, masyarakat dan lingkungan; Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2012; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKOT PANGKALPINANG No. 18 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: tujuan dan ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila. Selain itu, Perda ini juga memuat ketentuan mengenai larangan; kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah; rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; peran serta masyarakat; kerjasama dan kemitraan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018. \n - Teknis pelaksanaan mengenai pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. \r\n- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 22 hlm. (Penjelasan, 6 hlm.) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas segala bentuk prostitusi dan perbuatan asusila, memberikan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, membina pelaku prostitusi agar hidup sesuai harkat dan martabat, serta menciptakan kepastian hukum dan ketertiban umum.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila, termasuk larangan menjadi tuna susila, menggunakan jasa pelacur, menjadi muncikari, melakukan perbuatan asusila di tempat umum, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dan memanfaatkan tempat tinggal atau usaha untuk prostitusi. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan, menghentikan hiburan yang mengandung pornografi, dan menertibkan pelanggaran, termasuk memberikan peringatan, pengosongan bangunan, penutupan tempat usaha, dan pencabutan izin. Pemerintah Daerah juga dapat membentuk tim gabungan untuk penegakan peraturan.

Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial kepada tuna susila dan muncikari, melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Peraturan ini juga mengatur ketentuan penyidikan oleh PPNS dan ketentuan pidana bagi pelanggar, dengan ancaman kurungan dan/atau denda.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PANGKALPINANG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
PREVENTION AND ERADICATION OF PROSTITUTION
AND IMMORAL ACTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that prostitution and immoral acts are acts that violate and are contrary to the norms of decency, customs, religion and legal norms and have a negative impact on all aspects of personal, community and environmental life;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Pangkalpinang City concerning the Prevention and Eradication of Prostitution and Immoral Acts;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 28 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7b5bd7c-cbf8-4ea6-8ac2-7d3b749a1ca0","actionData","errors"]