[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7b3294a-5cc7-4f62-8761-90552b081bf8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-06-18","effective_date","2013-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertambangan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1)\r\nhuruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009\r\ntentang Pertambangan Mineral dan Batubara,\r\nPemerintah Daerah berwenang membuat\r\nPeraturan Daerah dalam bidang pertambangan\r\nmineral bukan logam dan batuan;\r\nbahwa kegiatan pertambangan mineral bukan\r\nlogam dan batuan, memiliki peranan penting\r\ndalam memberikan nilai tambah secara nyata\r\nkepada pertumbuhan ekonomi daerah, regional\r\nmaupun nasional dan pembangunan daerah\r\nkhususnya secara berkelanjutan sehingga perlu\r\nadanya pedoman dalam pengelolaannya; \r\nbahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang\r\nNomor 16 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha\r\nPertambangan Bahan Galian Golongan C di\r\nKabupaten Semarang dipandang sudah tidak\r\nsesuai lagi dengan perkembangan, sehingga\r\nperlu ditinjau kembali;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,\r\nmaka perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Pengelolaan Pertambangan Mineral\r\nBukan Logam dan Batuan; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan\r\nyang meliputi\r\nAzas, Maksud Dan Tujuan, Kewenangan, Penguasaan Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Wilayah Pertambangan, Usaha Pertambangan, Iup, Tata Cara Memperoleh Izin, Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin, Penghentian, Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pelanggaran Dan Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013. \n Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Semarang dicabut. \n 74 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Semarang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Semarang. Latar belakangnya adalah untuk memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuannya adalah untuk mengatur, mengendalikan, dan memberikan kepastian hukum terhadap usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Semarang.

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi pembuatan peraturan daerah, pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, pengawasan usaha pertambangan, inventarisasi, penyelidikan, penelitian, pengelolaan informasi geologi, penyusunan neraca sumber daya mineral, pengembangan masyarakat setempat, peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan, penyampaian informasi kepada Menteri dan Gubernur, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan usaha pertambangan, serta peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial mencakup penguasaan mineral oleh negara, wilayah pertambangan (WP) yang terdiri dari WUP dan WPR, usaha pertambangan yang meliputi pertambangan mineral bukan logam dan batuan, serta perizinan berupa IUP dan IPR. IUP terdiri dari tahap eksplorasi dan operasi produksi. Persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial harus dipenuhi untuk memperoleh IUP dan IPR.

Peraturan ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang izin, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, dan berakhirnya izin.

","transitional_provisions","1. Izin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis, dengan kewajiban memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 54 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP/IPR.\n2. Selain sanksi administratif, pelanggaran juga dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Semarang","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SEMARANG
REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
CONCERNING
MANAGEMENT OF NON-METALLIC MINERAL AND ROCK MINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 8 paragraph (1) letter a of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the Regional Government is authorized to make Regional Regulations in the field of nonmetallic mineral and rock mining;
that nonmetallic mineral and rock mining activities have an important role in providing real added value to regional, regional and national economic growth and regional development, especially in a sustainable manner, so there needs to be guidelines in its management;
that Semarang Regency Regional Regulation Number 16 of 2003 concerning Mining Permit for Group C Excavated Materials in Semarang Regency is deemed no longer in accordance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7b3294a-5cc7-4f62-8761-90552b081bf8","actionData","errors"]