[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7af03d5-2397-4fc0-9cf8-f6df48d1b440","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Soppeng","place_of_enactment","Watansoppeng","theme","PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7, TLD NO.96
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG
ABSTRAK:	\n \n Sejalan dengan upaya peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang professional, memenuhi standar Tehnologi Informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif sesuai amanah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006; dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat berpengaruh terhadap beberapa substansi mendasar dari materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng; untuk efektifitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak masyarakat, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan \r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia \r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak \r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia \r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan \r\n 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga \r\n10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. \r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. \n PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG \n 31 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng. Perubahan tersebut meliputi penambahan dan perubahan definisi istilah-istilah terkait administrasi kependudukan, perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), penambahan ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan larangan terkait administrasi kependudukan, serta perubahan kewenangan penyelenggara administrasi kependudukan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi penduduk dan sanksi pidana bagi pelanggaran di bidang administrasi kependudukan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Tindak Pidana dibidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh setiap orang, Pejabat/Petugas, dan Badan Hukum diancam dengan Hukuman Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103],{"_104":105,"_106":107},"text","PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOPPENG
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY NUMBER 02
OF 2012 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF POPULATION
ADMINISTRATION IN SOPPENG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOPPENG,

\n\n \n \n

Considering:

that in line with efforts to improve professional Population Administration Services, meeting Information Technology standards, dynamic, orderly, and non-discriminatory in accordance with the mandate of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006.
that with the enactment of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, it greatly influences several fundamental substances of the content of Regional Regulation of Soppeng Regency Number 02 of 2012 concerning the Implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7af03d5-2397-4fc0-9cf8-f6df48d1b440","actionData","errors"]