[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7a7e198-1b44-4cc0-85a8-691707a2e8e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN PERDA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu dan efektif, maka Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk\t mengatur materi muatan dan prosedur pembentukan peraturan daerah sehingga tetap berada dalam\tkerangka hukum nasional serta mampu memberikan keadilan hukum bagi masyarakat;\r\nb. bahwa untuk mencapai kinerja pembentukan peraturan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah, diperlukan materi muatan yang bermutu dan berdasarkan prosedur pembentukan peraturan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1\r\n\r\nTahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\tPeraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan\tPropinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\tPeraturan Perundang-undangan (Lembaran\tNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n\r\n \n Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum Pembentukan Perda; Asas dan Materi muatan Pembentukan Perda; Tahapan Pembentukan dan Teknik Penyusunan; Perencanaan Pembentukan Perda; Penyusunan; Pembahasan Rancangan Perda; Penyelerasan Akhir; Penetapan atau Pengesahan; Pengundangan; Evaluasi dan Klarifikasi; Kajian Perda; Penyebarluasan; Peraturan Pelaksanaan; Partisipasi Masyarakat; Pembiayaan; \r\nSemua ketentuan mengenai Program Legislasi Daerah dan Badan Legislasi Daerah yang diatur dalam produk hukum daerah Provinsi Jawa Timur yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 50 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah bertujuan untuk melaksanakan pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan efektif, serta untuk mencapai kinerja pembentukan peraturan daerah dalam mendukung rencana pembangunan daerah. Peraturan ini mengatur materi muatan dan prosedur pembentukan peraturan daerah agar tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan memberikan keadilan hukum bagi masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tahapan pembentukan Perda yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penyelarasan akhir, penetapan atau pengesahan, pengundangan, klarifikasi dan evaluasi, serta penyebarluasan. Peraturan ini juga mengatur penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda) yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi, yang memuat daftar rancangan Perda berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. Selain itu, diatur pula mengenai penyusunan rancangan Perda yang wajib disertai dengan penjelasan, keterangan, atau Naskah Akademik, serta mekanisme pembahasan rancangan Perda oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.\n\nPeraturan ini juga mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam melakukan kajian terhadap Perda yang telah ditetapkan, serta partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan Perda. Terakhir, peraturan ini mengatur mengenai pembiayaan pembentukan Perda yang dibebankan pada APBD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Perda ini memuat ketentuan sanksi berupa:\n\n1. Sanksi administrasi berupa pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda, sanksi yang bersifat mengembalikan kepada keadaan semula, teguran lisan/tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, pencabutan sementara/tetap izin, denda administrasi, dan/atau sanksi administrasi tertentu lainnya.\n2. Sanksi pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 1 YEAR 2015
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL REGULATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF EAST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the formation of planned, integrated and effective regional legal products, the Regional Government of East Java Province is obliged to regulate the content and procedures for the formation of regional regulations so that they remain within the national legal framework and are able to provide legal justice for the community;
that to achieve the performance of regional regulation formation in order to support the regional development plan, quality content is needed and based on regional regulation formation procedures that comply with statutory regulations;
that East Java Province Regional Regulation Number 1 of 2013 concerning the Formation of Regional Regulations is no longer in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7a7e198-1b44-4cc0-85a8-691707a2e8e7","actionData","errors"]