[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7878a4b-95cd-40a4-a740-1542c04c169f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peredaran gelap narkotika - prekursor narkotika
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2022/NOMOR.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika\r\ndan prekursor narkotika berbahaya bagi perkembangan\r\nsumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa\r\ndan negara; bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika\r\ndan prekursor narkotika di wilayah Kabupaten Rembang\r\nsemakin mengkhawatirkan sehingga perlu dilakukan\r\nupaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan\r\ndan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;\r\nbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019\r\ntentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan,\r\nPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan\r\nPrekursor Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah\r\ndalam hal fasilitasi pencegahan dan pemberantasan\r\npenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan\r\nprekursor narkotika yaitu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan\r\ndan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalaln huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan\r\nPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap\r\nNarkotika dan Prekursor Narkotika; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup\r\nBab III Pencegahan dan Pemberantasan\r\nBab IV Antisipasi Dini\r\nBab V Penanganan\r\nBab VI Kelembagaan\r\nBab VII Partisipasi Masyarakat\r\nBab VIII Prasarana, Sarana dan Sumber Daya Manusia\r\nBab IX Kerja Sama\r\nBab X Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan\r\nBab XI Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XII Sistem Data dan Informasi\r\nBab XIII Penghargaan\r\nBab XIV Pendanaan\r\nBab XV Sanksi Administratif\r\nBab XVI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, serta menjamin rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.\n2. Bentuk pencegahan dan pemberantasan meliputi sosialisasi, edukasi, deteksi dini, pembentukan satuan tugas atau relawan, pembentukan desa bersih narkotika dan prekursor narkotika, dan pemberdayaan masyarakat.\n3. Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dengan memberikan informasi, koordinasi dengan instansi vertikal dan pemerintah provinsi, bekerja sama dengan berbagai lembaga, melakukan pengawasan terhadap ASN dan pejabat publik, serta melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi.\n4. Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang meliputi penyediaan layanan rehabilitasi medis, fasilitasi layanan rehabilitasi sosial, dan penyediaan layanan reintegrasi sosial.\n5. Dalam rangka meningkatkan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.\n6. Masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.\n7. Pemerintah Daerah mempersiapkan prasarana dan sarana berupa unit layanan rehabilitasi medis pada fasilitas kesehatan; dan sarana penunjang utama lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.\n8. Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n9. Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.\n10. Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada wilayah tertentu.\n11. Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.\n12. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.\n13. Pendanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.","transitional_provisions","sanctions","1. BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.\n2. Satuan Pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa paksaan Pemerintah daerah, terdiri atas:\na. teguran lisan;\nb. teguran tertulis;\nc. pembekuan izin; atau\nd. pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REMBANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2022
CONCERNING
FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND
ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors are harmful to the development of human resources and threaten the life of the nation and state;
that the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors in the Rembang Regency area are increasingly concerning, so it is necessary to make efforts to prevent and eradicate the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors;
that in order to implement the provisions of Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2019 concerning Facilitation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7878a4b-95cd-40a4-a740-1542c04c169f","actionData","errors"]