[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c785b8df-e4c8-4336-99d0-dcaf82518379","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2023/NOMOR.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2022; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: \r\na. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan.\r\nPertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Laporan realisasi anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp2.372.372.551.015,00, belanja sebesar Rp2.094.174.043.489,00, transfer sebesar Rp377.653.386.000,00, dan defisit sebesar Rp(99.454.878.474,00). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp282.664.858.993,00 dan pengeluaran sebesar Rp23.424.510.700,00, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp259.240.348.293,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan adalah Rp159.785.469.819,00.

\n\n

Laporan perubahan saldo anggaran lebih mencatat saldo awal sebesar Rp282.664.858.993,00, SILPA sebesar Rp159.785.469.819,00, dan saldo akhir sebesar Rp159.785.469.819,00.

\n\n

Laporan operasional mencatat pendapatan operasional sebesar Rp2.192.694.314.039,78, beban sebesar Rp1.907.317.198.474,32, surplus kegiatan non operasional sebesar Rp(64.526.193.842,75), surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar Rp(6.885.016.034,00), dan surplus laporan operasional sebesar Rp213.965.905.688,71.

\n\n

Laporan perubahan ekuitas mencatat ekuitas awal sebesar Rp4.629.099.140.889,62, surplus laporan operasional sebesar Rp213.965.905.688,71, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(4.260.762.663,94), dan ekuitas akhir sebesar Rp4.838.804.283.914,39.

\n\n

Neraca mencatat jumlah aset sebesar Rp4.866.282.153.877,35, jumlah kewajiban sebesar Rp27.477.869.962,96, dan jumlah ekuitas sebesar Rp4.838.804.283.914,39.

\n\n

Laporan arus kas mencatat saldo kas awal sebesar Rp282.664.858.993,00, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp467.001.115.885,00, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(587.880.505.059,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp(2.000.000.000,00), arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp5.310.845,00, dan saldo akhir kas sebesar Rp159.785.469.819,00.

\n\n

Catatan atas laporan keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

\n\n

Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini mencakup berbagai rincian laporan keuangan, daftar rekapitulasi piutang daerah, daftar penyertaan modal, daftar aset tetap, dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
on
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2022

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 3 paragraph (3) of Law Number 17 of 2003 on State Finance, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Revenue and Expenditure Budget of The region Fiscal Year 2022; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions Within the Central Djawa Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 42); \n Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c785b8df-e4c8-4336-99d0-dcaf82518379","actionData","errors"]