[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c77cdc3d-202a-44be-a601-7e9a71be07d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pajak Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2006","number","9","year","2006","published_date","2006-11-16","effective_date","2006-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua Barat","place_of_enactment","Manokwari","theme","Pajak Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah salah satu jenis pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999. \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pajak kendaraan bermotor \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2006. \n Lamp 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Irian Jaya Barat. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang memberikan kewenangan kepada provinsi untuk memungut PKB sebagai sumber pendapatan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pengelolaan PKB agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: PKB dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak adalah kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari 90 hari berturut-turut, dengan pengecualian untuk kendaraan milik pemerintah, kedutaan, konsulat, perwakilan asing, lembaga internasional (dengan asas timbal balik), pabrikan/importir (untuk pameran/penjualan), dan kendaraan yang berada di daerah kurang dari 90 hari. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak: Dasar pengenaan pajak dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Tarif pajak ditetapkan berbeda untuk kendaraan bermotor bukan umum (1,5%), kendaraan bermotor umum (1%), dan alat berat/besar (0,5%).
Wilayah Pemungutan: Wilayah pemungutan pajak adalah di seluruh daerah Provinsi Irian Jaya Barat.
Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan: Masa pajak adalah 12 bulan sejak pendaftaran. Wajib pajak wajib mengisi SPTPD dengan informasi lengkap mengenai kendaraan dan penyerahan.
Ketetapan Pajak: Pajak ditetapkan berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau diangsur dengan persetujuan Gubernur. Pajak yang tidak dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi: Gubernur dapat membetulkan, membatalkan, atau mengurangi ketetapan pajak dan sanksi administrasi.
Keberatan dan Banding: Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur dan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Keringanan dan Pembebasan: Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Pembagian Hasil: Hasil penerimaan pajak dibagi antara Pemerintah Provinsi (70%) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (30%).
Biaya Pemungutan: Aparat pemungut pajak diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari realisasi pajak.
Kadaluarsa: Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah 5 tahun.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kelalaian tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WEST IRIAN JAYA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF WEST IRIAN JAYA PROVINCE
NUMBER 9 OF 2006
CONCERNING
MOTOR VEHICLE TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST IRIAN JAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and Government Regulation Number 65 of 2001 concerning Regional Taxes, one type of Provincial tax is the Motor Vehicle Tax;
that Motor Vehicle Tax is an important source of regional income to finance the administration of government and regional development, its management needs to be regulated by a Regional Regulation;
that for the purposes of letters a and b, it is necessary to stipulate it in a Regional Regulation of West Irian Jaya Province;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c77cdc3d-202a-44be-a601-7e9a71be07d6","actionData","errors"]