[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7562314-98ba-40cb-a438-e8b15ce6b7be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-07-18","effective_date","2019-07-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Timur","place_of_enactment","Sangatta","theme","Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

INSENTIF-PEMBERIAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 278 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 45 Tahun 2008 Pasal 7 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dan Permendagri No. 64 Tahun 2012 Pasal 3 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Modal. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2008; Permendagri No. 64 Tahun 2012. \n Dalam peraturan ini diatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan daerah, sasaran penanaman modal, pelayanan penanaman modal, kriteria dan bentuk percepatan penanaman modal, mekanisme percepatan penanaman modal, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, kriteria dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, jenis usaha, koordinasi pengendalian dan evaluasi, pembinaan pengawasan, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019. \n Peraturan yang akan Diatur: Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta diatur dengan Peraturan Daerah; Ketentuan Iebih Ianjut mengenai pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan mengenai penilaian kriteria penerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal pada Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati. \n 23 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Kutai Timur. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk merangsang investor menanamkan modalnya, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing dunia usaha daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan keuangan daerah. Sasaran penanaman modal meliputi berbagai sektor seperti lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri, perdagangan, pertambangan, perumahan, perhubungan, dan sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup.

Peraturan ini juga mengatur pelayanan penanaman modal melalui sistem pelayanan satu pintu, kriteria dan bentuk percepatan penanaman modal, mekanisme percepatan penanaman modal, serta bentuk-bentuk insentif (pengurangan/pembebasan pajak dan retribusi, dana stimulan, bantuan modal) dan kemudahan (penyediaan data dan informasi, sarana dan prasarana, lahan, bantuan teknis, percepatan perizinan, pelatihan, promosi investasi, kesempatan penanaman modal) yang dapat diberikan kepada penanam modal.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang sedang dalam proses, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.","sanctions","Pelanggaran terhadap kewajiban penyampaian LKPM dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. Peringatan tertulis;\n2. Pencabutan pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;\n3. Pencabutan izin;\n4. Pembubaran;\n5. Pemberhentian sementara; dan/atau\n6. Denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUTAI TIMUR REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
CONCERNING
GRANTING OF INVESTMENT INCENTIVES AND FACILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUTAI TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 278 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Article 7 of Government Regulation Number 45 of 2008 concerning Guidelines for Granting Incentives and Providing Investment Facilities in the Regions, and Article 3 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2012 concerning Granting Incentives and Providing Investment Facilities, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Granting of Incentives and Investment Facilities;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 47 of 1999 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7562314-98ba-40cb-a438-e8b15ce6b7be","actionData","errors"]