[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c74ff537-72cc-4796-a2bb-249afa272ca9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-12-30","effective_date","2013-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesejahteraan Sosial - Penyelenggaraan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2013/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Tanggung Jawab Dan Wewenang, Penanganan PMKS, Pengembangan Penyelenggaraan Dan Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan, Ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n 22 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah melalui penyelenggaraan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta meningkatkan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada PMKS baik perorangan, keluarga, kelompok sosial, maupun masyarakat, dengan fokus pada kategori permasalahan seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, korban bencana, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Peraturan ini juga menekankan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran, melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memberikan bantuan sosial, melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, dan menyediakan sarana prasarana. Wewenang Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pengembangan sistem informasi, pendataan PMKS dan PSKS, identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial, penggalian potensi PSKS, pelaksanaan program, penyediaan sarana prasarana, pengangkatan pejabat fungsional pekerja sosial, pengusulan calon peserta pendidikan profesi dan pelatihan pekerja sosial, pemberian rekomendasi izin undian dan pengumpulan sumbangan sosial, penyusunan perencanaan kerjasama, pelestarian nilai kepahlawanan, pemberian rekomendasi tanda kehormatan, rekomendasi pemberian izin pengangkatan anak, pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional KH.Z.Musthopa, pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi, serta pelaporan pelaksanaan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang melanggar Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 24 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp.50.000.000,00.\n2. Selain pidana, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2013
CONCERNING
SOCIAL WELFARE ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve social welfare in the Region, it is necessary to organize social welfare in a planned, directed and sustainable manner that is directed at improving the social welfare of Persons with Social Welfare Problems (PMKS) both individually, families, and community groups, as well as increasing the role of Potential and Sources of Social Welfare (PSKS);
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Tasikmalaya Regency concerning the Implementation of Social Welfare;

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c74ff537-72cc-4796-a2bb-249afa272ca9","actionData","errors"]