[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c742cfdc-bc2c-4fa3-bd1b-be8c7cc2a952","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 TAhun 2010 Tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 15 Tahun 2015","number","15","year","2015","published_date","2015-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Probolinggo","place_of_enactment","Kraksaan","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 TAhun 2010 Tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak daerah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 TAhun 2010 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat;\r\n\r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan;\r\n\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;\r\n\r\nUU Nomor 12 Tahun 1950 jo UU Nomor 2 Tahun 1965;\r\n\r\nUU Nomor 5 Tahun 1960;\r\n\r\nUU Nomor 8 Tahun 1981;\r\n\r\nUU Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000;\r\n\r\nUU Nomor 28 Tahun 1999;\r\n\r\nUU Nomor 14 Tahun 2002;\r\n\r\nUU Nomor 1 Tahun 2004;\r\n\r\nUU Nomor 15 Tahun 2004;\r\n\r\nUU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 8 Tahun 2005 jo UU Nomor 12 Tahun 2008;\r\n\r\nUU Nomor 33 Tahun 2004;\r\n\r\nUU Nomor 28 Tahun 2009;\r\n\r\nUU Nomor 12 Tahun 2011;\r\n\r\nUU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 2 Tahun 2015 jo UU Nomor 9 Tahun 2015;\r\n\r\nPP Nomor 27 Tahun 1983;\r\n\r\nPP Nomor 58 Tahun 2005;\r\n\r\nPP Nomor 79 Tahun 2005;\r\n\r\nPP Nomor 38 Tahun 2007;\r\n\r\nPP Nomor 69 Tahun 2010;\r\n\r\nPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n\r\nPermendagri Nomor 80 Tahun 2015;\r\n\r\nPerda Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;\r\n\r\nUU Nomor 12 Tahun 1950 jo UU Nomor 2 Tahun 1965;\r\n\r\nUU Nomor 5 Tahun 1960;\r\n\r\nUU Nomor 8 Tahun 1981;\r\n\r\nUU Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000;\r\n\r\nUU Nomor 28 Tahun 1999;\r\n\r\nUU Nomor 14 Tahun 2002;\r\n\r\nUU Nomor 1 Tahun 2004;\r\n\r\nUU Nomor 15 Tahun 2004;\r\n\r\nUU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 8 Tahun 2005 jo UU Nomor 12 Tahun 2008;\r\n\r\nUU Nomor 33 Tahun 2004;\r\n\r\nUU Nomor 28 Tahun 2009;\r\n\r\nUU Nomor 12 Tahun 2011;\r\n\r\nUU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 2 Tahun 2015 jo UU Nomor 9 Tahun 2015;\r\n\r\nPP Nomor 27 Tahun 1983;\r\n\r\nPP Nomor 58 Tahun 2005;\r\n\r\nPP Nomor 79 Tahun 2005;\r\n\r\nPP Nomor 38 Tahun 2007;\r\n\r\nPP Nomor 69 Tahun 2010;\r\n\r\nPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n\r\nPermendagri Nomor 80 Tahun 2015;\r\n\r\nPerda Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. \n Jumlah 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

Pasal 21: Mengubah ketentuan mengenai objek pajak reklame, termasuk jenis-jenis reklame yang dikenakan pajak dan yang tidak dikenakan pajak. Objek pajak reklame meliputi reklame papan nama, reklame bersinar, reklame menempel, reklame kendaraan, megatron, shoppainting, reklame kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan. Yang tidak termasuk objek pajak reklame adalah reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian/mingguan/bulanan, label/merek produk, nama pengenal usaha/profesi, reklame pemerintah/daerah, dan reklame untuk kepentingan peribadatan/sosial/kemasyarakatan/perkantoran/pendidikan/parpol.
Pasal 29: Mengubah ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak reklame, yaitu Nilai Sewa Reklame. Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak jika diselenggarakan oleh pihak ketiga, atau dihitung berdasarkan jenis, bahan, lokasi, waktu, jangka waktu, jumlah, dan ukuran media reklame jika diselenggarakan sendiri. Lokasi penempatan reklame diklasifikasikan menjadi Klasifikasi I (Jalan Nasional/Provinsi) dan Klasifikasi II (Jalan Kabupaten, Kecamatan, Desa). Hasil perhitungan nilai pajak reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PROBOLINGGO
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PROBOLINGGO REGENCY
NUMBER: 15 OF 2015
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER: 10 OF 2010
ON
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PROBOLINGGO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that regional taxes are one of the sources of original regional income that have a very strategic role in increasing regional financial capabilities and will be used for regional needs for the prosperity of the people;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulations governing Regional Taxes need to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to amend Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Regional Taxes with Regional Regulations.

In view of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c742cfdc-bc2c-4fa3-bd1b-be8c7cc2a952","actionData","errors"]