[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c73be89d-415f-4ad2-a4b2-6ccdf9461ddc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Kampung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2017","number","12","year","2017","published_date","2017-12-21","effective_date","2017-12-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jayapura","place_of_enactment","Sentani","theme","Badan Usaha Milik Kampung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2017 (12), TLD (40): 5 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Usaha Milik Kampung
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan pendapatan kampung dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di kampung, pemerintah kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung. Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Badan Usaha Milik Kampung. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah\r\ndengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2016. \n BUMK didirikan dengan maksud sebagai wadah penggerak seluruh aktivitas usaha masyarakat di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kampung dan/atau kerja sama antar Kampung guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kampung. BUMK dapat berbentuk: Perusahaan Kampung; atau Perusahaan Perseroan. BUMK berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Kampung yang bersangkutan. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMK terdiri dari: Penasihat; Pelaksana Operasional; dan Dewan Pengawas. Penasihat dijabat secara melekat (ex officio) oleh Kepala Kampung yang bersangkutan. Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola serta mengembangkan BUMK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dewan Pengawas mewakili\r\nkepentingan masyarakat. \r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017. \n 25 hlm; Penjelasan 5 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Jayapura. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kampung melalui wadah usaha ekonomi yang dikelola oleh kampung. Tujuan pendirian BUMK meliputi peningkatan pendapatan asli kampung, kinerja perekonomian kampung, pengelolaan aset kampung, kemampuan pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan usaha masyarakat, kerjasama antar kampung, penciptaan peluang pasar, peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kesenjangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup:

Pendirian BUMK oleh Pemerintah Kampung berdasarkan musyawarah kampung dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
BUMK dapat berbentuk Perusahaan Kampung atau Perusahaan Perseroan.
Organisasi pengelola BUMK terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung, terdiri dari Penasihat (ex officio oleh Kepala Kampung), Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas.
Modal BUMK berasal dari penyertaan modal Kampung, hibah, bantuan pemerintah, kerjasama usaha, dan/atau aset Kampung.
Jenis usaha BUMK meliputi bisnis sosial, penyewaan, perantara, industri dan perdagangan, keuangan, dan usaha bersama.

Peraturan ini juga mengatur tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK, alokasi hasil usaha BUMK, kerugian dan kepailitan BUMK, kerjasama BUMK (dengan pihak ketiga dan antar kampung), pertanggungjawaban pelaksanaan BUMK, serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah.

","transitional_provisions","1. Bagi Kampung yang telah memiliki BUMK dan menetapkan Peraturan Kampung tentang BUMK sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. BUMK atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Bupati wajib melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan BUMK serta memfasilitasi proses transformasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beralih menjadi BUMK.\n4. Ketentuan Peraturan Daerah ini harus mulai dilaksanakan dan diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JAYAPURA
PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF JAYAPURA REGENCY
NUMBER 12 OF 2017
ABOUT
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JAYAPURA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to increase village income and community welfare and to accommodate various economic business activities in the village, the village government can establish Village-Owned Enterprises in accordance with the needs and potential of the village;
that for the purposes referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Jayapura Regency concerning Village-Owned Enterprises;

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1969 concerning the Establishment of the Irian Barat Autonomous Province and Autonomous Regencies in the Irian Barat Province (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c73be89d-415f-4ad2-a4b2-6ccdf9461ddc","actionData","errors"]