[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c73b3278-7f4a-4b48-b3b7-5a47ca497259","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 6 Tahun 2006","number","6","year","2006","published_date","2006-05-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas","place_of_enactment","Muara Beliti","theme","Pajak Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - REKLAME
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2006/NO.1 SERI B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Reklame
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame\r\nsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini\r\nsehingga perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali; \r\nbahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000\r\ntentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pengaturan pajak reklame juga\r\nmemerlukan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34\r\nTahun 2000 tersebut; \n Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 1997;UU No 18 Tahun 1997;sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000;UU No 19 Tahun 1997;UU No 10 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2006;UU No 33 Tahun 2004;PP No 65 Tahun 2001;PP No 46 Tahun 2005; \n Materi pokok dalam peraturan ini antara lain :NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK , PENYELENGGARAAN REKLAME ,DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK , WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA \r\nPERHITUNGAN PAJAK , MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN \r\nSURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH\r\n TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK , TATA CARA PEMBAYARAN ,TATA CARA PENAGIHAN PAJAK ,PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK ,TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, \r\nPENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN \r\nATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI \r\n\r\nKEBERATAN DAN BANDING ,PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ,KADALUARSA ,SANKSI ADMINISTRASI\r\nPENYIDIKAN ,,KETENTUAN PIDANA , KETENTUAN PERALIHAN \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame di Kabupaten Musi Rawas. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan adanya perubahan dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi reklame papan, kain, tempel, selebaran, berjalan, udara, suara, film/slide, dan peragaan. Dikecualikan dari objek pajak adalah penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat/Daerah, melalui televisi/radio/warta harian, dan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

\n\n

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Penyelenggaraan reklame harus mendapat izin dari Bupati, dan isi/materi reklame tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

\n\n

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame, dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, lokasi, dan jenis reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 20%. Wajib pajak wajib mengisi SPTPD selambat-lambatnya 15 hari sebelum penyelenggaraan reklame. Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pembayaran, penagihan, pengurangan/keringanan/pembebasan pajak, pembetulan/pembatalan/pengurangan ketetapan, keberatan/banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan kadaluarsa.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini seluruh pajak dan Izin Reklame yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya","sanctions","Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 akan dicabut izinnya dan pembongkaran reklame.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 6 OF 2006
CONCERNING
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI RAWAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regional Regulation Number 3 of 1998 concerning Advertisement Tax is no longer in accordance with current economic developments, so it is necessary to make adjustments and re-arrangements;
that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the regulation of advertisement tax also requires adjustment to the provisions of Law Number 34 of 2000;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to re-establish the Regional Regulation of Musi Rawas Regency concerning Advertisement Tax.

In view of:

Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c73b3278-7f4a-4b48-b3b7-5a47ca497259","actionData","errors"]