[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7119d98-e263-4a63-a95e-144c35bfc0e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2007","number","2","year","2007","published_date","2007-01-15","effective_date","2007-01-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tegal","place_of_enactment","Slawi","theme","Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah
2007
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2007/NO.1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mencegah perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali yang dapat mengganggu usaha peningkatan produksi pangan dan merusak kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perizinan; bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tegal; bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048), maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 51/Prp. Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 56/Prp. Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2005. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Nama, Objek Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Pengaturan; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Besarnya Tarif Retribusi; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Sanksi Administrasi; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Pembetulan, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Serta Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Pelaksanaan Dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2007. \n 32 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2007 mengatur tentang Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT). Latar belakang peraturan ini adalah untuk mencegah perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali, yang dapat mengganggu produksi pangan dan merusak lingkungan. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian perubahan penggunaan tanah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek Retribusi: Setiap pemberian IPPT oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, dengan pengecualian tertentu seperti izin lokasi dengan kebutuhan tanah yang luas atau kegiatan pembangunan untuk kepentingan pemerintah, tempat ibadah, dan yayasan yatim piatu.
Subjek Retribusi: Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh IPPT.
Tata Cara Penyelesaian Permohonan IPPT: Setiap perubahan peruntukan tanah pertanian ke non pertanian harus memperoleh izin dari Bupati.
Jangka Waktu IPPT: Izin berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Jika tidak ada kegiatan dalam jangka waktu tersebut, izin dapat dicabut.
Penolakan dan Pencabutan Izin: Izin dapat ditolak jika persyaratan tidak dipenuhi atau dicabut jika terjadi pelanggaran.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan harga dasar tanah, luas tanah, lokasi tanah, fungsi kawasan, peruntukan tanah, dan biaya pembuatan peta.
Besarnya Tarif Retribusi: Ditetapkan berdasarkan formula yang melibatkan harga dasar tanah, luas tanah, indeks lokasi, indeks fungsi kawasan, indeks peruntukan tanah, dan biaya pembuatan peta.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat izin diberikan.
Saat Retribusi Terutang: Saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Retribusi tidak dapat diborongkan dan harus disetor ke kas daerah. Pembayaran harus dilunasi sekaligus dalam waktu 15 hari sejak diterbitkannya SKRD.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi atau karena bencana alam.

","transitional_provisions","1. Orang pribadi atau badan yang telah memperoleh IPPT yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Orang pribadi atau badan yang belum memiliki IPPT pada saat berlakunya Peraturan daerah ini harus mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.\n2. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TEGAL REGENCY

Year: 2007 Number : 2

REGIONAL REGULATION OF TEGAL REGENCY
NUMBER 2 OF 2007
CONCERNING
FEES FOR PERMITS FOR CHANGES IN THE USE OF
AGRICULTURAL LAND TO NON-AGRICULTURAL LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEGAL,

\n\n \n \n

Considering:

that to prevent changes in the use of
agricultural land to non-agricultural land that is not
controlled which can disrupt efforts to
increase food production and damage
the sustainability of natural resources and the
environment, it is necessary to carry out guidance, regulation,
supervision and control in the form of
licensing;
that in the context of implementing Regional autonomy
and increasing original regional income, it is
necessary to stipulate Fees for Permits for Changes in the
Use of Agricultural Land to Non-Agricultural Land
as one source of financing for
the administration of government and development in
Tegal Regency;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7119d98-e263-4a63-a95e-144c35bfc0e6","actionData","errors"]