[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c70a18df-2eba-45ab-8a76-ea6d6259f838","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2011-12-15","effective_date","2012-04-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","RETRIBUSI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI DAERAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka\r\nPeraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Pos dan Telekomunikasi, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2008\r\ntentang Retribusi Pelayanan Kelautan dan Perikanan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung\r\nperkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. \n UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 6 Tahun 19; UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; PP Nomor 2 Tahun 1985; PP Nomor 10 Tahun 1987; PP Nomor 2 Tahun 1989; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 42 Tahun 1993; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 61 Tahun 2009; PP Nomor 20 Tahun 2010; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perda Prov. Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007; Perda Prov. Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008; Perda Prov. Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2012. \n 92 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6);\n2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Tanjunguban (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 11);\n3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 12);\n4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Pos dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 13);\n5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 14);\n6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 15);\n7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 16);\n8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 17);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk mendukung otonomi daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi, yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Retribusi:** Mengatur jenis-jenis retribusi yang dipungut, meliputi Retribusi Jasa Umum (pelayanan kesehatan, tera/tera ulang), Retribusi Jasa Usaha (pemakaian kekayaan daerah, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhanan), dan Retribusi Perizinan Tertentu (izin trayek, izin usaha perikanan).\n2. **Objek dan Subjek Retribusi:** Menetapkan objek dan subjek dari masing-masing jenis retribusi, serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa.\n3. **Tarif Retribusi:** Menetapkan struktur dan besaran tarif retribusi untuk setiap jenis jasa dan perizinan, yang tercantum dalam lampiran peraturan daerah.\n4. **Wilayah Pemungutan:** Retribusi dipungut di tempat objek retribusi berada.\n5. **Tata Cara Pemungutan:** Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n6. **Sanksi Administratif:** Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan sanksi berupa bunga.\n7. **Penyidikan dan Ketentuan Pidana:** Mengatur tentang penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dan sanksi pidana bagi wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.","transitional_provisions","Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dilaksanakan sepanjang belum dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan meggunakan STRD.\n\nWajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF RIAU ISLANDS PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF RIAU ISLANDS PROVINCE
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
REGIONAL FEES/CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF RIAU ISLANDS,

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees/Charges, the Regional Regulation of the Riau Islands Province Number 6 of 2006 concerning Fisheries Business of the Riau Islands Provincial Government, Regional Regulation of the Riau Islands Province Number 12 of 2008 concerning Environmental Impact Control Fees/Charges, Regional Regulation of the Riau Islands Province Number 13 of 2008 concerning Port, Post and Telecommunication Service Fees/Charges, Regional Regulation of the Riau Islands Province Number 14 of 2008 concerning Marine and Fisheries Service Fees/Charges, Regional Regulation of the Riau Islands Province Number 15 of 2008 concerning Manpower Service Fees/Charges,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c70a18df-2eba-45ab-8a76-ea6d6259f838","actionData","errors"]