[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c709aaef-0ef9-44b2-a0e7-8af012238068","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1978","number","19","year","1978","published_date","1978-07-01","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kota Administratif Kendari","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1978
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 19, LN. 1978/ No. 24 LL Setkab : 11 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pembentukan Kota Administratif Kendari
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1978. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pemerintahan Wilayah Kecamatan Kendari sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juni 1968 Nomor 87/1968 dihapuskan.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 ini bertujuan untuk membentuk Kota Administratif Kendari guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Pembentukan ini didorong oleh perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Kendari yang menunjukkan ciri kehidupan perkotaan. Pemerintah Kota Administratif Kendari bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dan berfungsi untuk menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Wilayah Kota Administratif Kendari meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kendari dan dibagi menjadi tiga kecamatan: Kecamatan Kendari, Kecamatan Mandonga, dan Kecamatan Poasia. Struktur organisasi pemerintahan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.","transitional_provisions","1. Struktur organisasi pemerintahan wilayah kecamatan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pola organisasi pemerintahan wilayah Kota Administratif Kendari.\n2. Segala Peraturan Daerah dan keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi pemerintahan wilayah Kecamatan Kendari sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi pemerintahan wilayah Kota Administratif Kendari.\n3. Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, material dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46184/uu-no-6-tahun-1995","683b5e79-fb84-4feb-9cf9-45946c993a9f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 1978
on
ESTABLISHMENT OF KENDARI ADMINISTRATIVE CITY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in connection with the development and progress in the region of The Province of South East Sulawesi in general and the Kendari Sub-district in particular, it is deemed necessary to regulate the administration of regional government specifically to ensure the fulfillment of the demands of development and progress as intended in accordance with the aspirations of the community in the Kendari Sub-district;
that the development and progress of the Kendari Sub-district has shown the characteristics and nature of urban life which requires special guidance and regulation of its government administration;
that based on the provisions of Article 72 paragraph (4) of Law Number 5 of 1974 on Basic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c709aaef-0ef9-44b2-a0e7-8af012238068","actionData","errors"]