[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7063446-6d02-4b5c-8721-c017225e3d69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-08","effective_date","2024-01-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jabatan fungsional-kesejahteraan sosial
2024
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 1, BN 2024 (12) : 18 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pelaksanaan transformasi tata kelola\r\njabatan fungsional dan mendukung pada sistem\r\norganisasi yang lincah dan dinamis, perlu melakukan\r\npenyederhanaan tugas dan ruang lingkup kegiatan\r\nJabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan\r\nKesejahteraan Sosial;\r\nb. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan\r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bidang\r\npenyelenggaraan kesejahteraan sosial serta untuk\r\nmeningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan jabatan\r\nfungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan\r\nsosial;\r\nc. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri\r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi\r\nNomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, menteri\r\nyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang\r\naparatur negara menetapkan Jabatan Fungsional di\r\nBidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang\r\nPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang\r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur\r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6897);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang\r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen\r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6477);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang\r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2021 Nomor 126);\r\n6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan\r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi\r\nNomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi\r\nBirokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan\r\nTata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara\r\ndan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2022 Nomor 753);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan\r\nFungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023\r\nNomor 54); \n Mengatur tentang:\r\nKetentuan Umum\r\nKedudukan, Tanggung jawab dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Kategori dan Jenjang\r\nTugas Jabatan dan Ruang Lingkup Kegiatan\r\nKebutuhan PNS dalam Jabatan\r\nPengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan\r\nPengelolaan Kinerja, Pengembangan Kompetensi, dan Kenaikan Pangkat\r\nInstansi Pembina\r\nOrganisasi Profesi\r\nKetentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 528);\n2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang meliputi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan transformasi tata kelola jabatan fungsional dan mendukung sistem organisasi yang lincah dan dinamis, serta untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan dan tanggung jawab Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebagai pelaksana teknis di Instansi Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, administrator, atau pengawas.
Klasifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebagai bagian dari rumpun ilmu sosial dan kategori keahlian.
Jenjang jabatan yang terdiri dari Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Tugas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial yaitu melaksanakan praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan pekerjaan sosial, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, serta penyusunan dan advokasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial yaitu melaksanakan penyuluhan dan pengembangan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Persyaratan dan mekanisme pengangkatan dalam jabatan, termasuk melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi.
Pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan kenaikan pangkat Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.
Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, yang memiliki tugas-tugas pembinaan yang spesifik.
Kewajiban bagi Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk memiliki organisasi profesi.

","transitional_provisions","1. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kategori keterampilan tetap melaksanakan tugas jabatan sesuai jenjangnya dan dapat melaksanakan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Pertama paling lama 7 (tujuh) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.\n2. Pejabat Fungsional Pekerja Sosial kategori keterampilan wajib memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat paling lama 7 (tujuh) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.\n3. Pekerja Sosial kategori keterampilan yang telah memenuhi ijazah dapat diangkat menjadi Pekerja Sosial kategori keahlian atau Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dengan persyaratan tertentu.\n4. Dalam hal Pekerja Sosial kategori keterampilan tidak memenuhi ketentuan, diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION
IN THE FIELD OF SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the implementation of governance transformation
functional position and support the system
agile and dynamic organization, it is necessary to
simplifying the tasks and scope of activities
Functional Position in the Field of Implementation
Social Welfare;
that for career development and improvement
professionalism of Civil Servants in the field
social welfare administration and to
improving organizational performance, it is necessary to establish positions
functional in the field of social welfare
social;
that in accordance with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7063446-6d02-4b5c-8721-c017225e3d69","actionData","errors"]