[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7039381-0568-47a2-9408-d3529ff79469","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2005","number","2","year","2005","published_date","2005-10-18","effective_date","2005-10-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2005/No. 43
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa seiring dengan perkembangan \r\npengelolaan pasar daerah, perlu adanya \r\npengaturan dan pelayanan yang lebih efektif \r\ndalam upaya peningkatan pendapatan daerah\r\ndan kenyamanan berusaha dilingkungan pasar; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1998 \r\ntentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarip dan \r\npenyempurnaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten \r\nRembang tentang Retribusi Pelayanan Pasar: \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 T ahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, klasifikasi pasar, struktur dan besarnya tarif, identitas dan penempatan pedagang, status pedagang, larangan, pencabutan, pemindahan hak pemakaian, perubahan bangunan tempat usaha, pemanfaatan MCK, tata cara perhitungan dan penetapan retribusi, tata cara dan wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, tata cara pembukuan dan pelaporan, tata cara penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan, sanksi administrasi, pelaksanaan, pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2005. \n Perat-Jran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 dan Feraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor \r\n13 Tahun 1998 dicabut. \n 34 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 Jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 03 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pasar Umum, Pasar Hewan, dan Pasar Kaki Lima.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Rembang. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan dan pelayanan yang lebih efektif dalam pengelolaan pasar daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kenyamanan berusaha. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan tarif dan menyempurnakan pengelolaan pasar sesuai dengan perkembangan ekonomi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Obyek Retribusi: Pelayanan/pemakaian fasilitas yang tersedia di dalam pasar maupun di sekitar pasar yang berjarak sampai dengan 200 meter dari pusat pasar, termasuk pemakaian kios, los, halaman, MCK, dan tempat kendaraan.
Subyek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan fasilitas di dalam maupun di luar pasar (dalam radius 200 meter) yang berkaitan dengan kegiatan berjualan/berdagang.
Tarif Retribusi: Ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan klasifikasi pasar (klas I, II, dan III). Tarif berbeda untuk pemakaian kios, los, halaman/lesehan, radius 200 meter dari pasar, MCK, dan penitipan kendaraan.
Identitas Pedagang: Pedagang wajib memiliki identitas (KATADAG, SIMTU, atau BIPP) sebagai persyaratan legalitas.
Larangan: Pedagang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan pedagang lain atau mengganggu ketertiban pasar, seperti menutup tempat usaha tanpa alasan yang jelas, menunda pembayaran retribusi, merubah bangunan tanpa izin, dan lain-lain.
Pemindahan Hak: Pemindahan hak pemakaian tempat usaha harus mendapatkan persetujuan Bupati dan dikenakan biaya administrasi.
Perubahan Bangunan: Perubahan fisik tempat usaha harus mendapatkan izin Bupati dan memenuhi persyaratan teknis.
Pemanfaatan MCK: Pengelolaan MCK dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui sistem kontrak sewa kelola.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tata cara perhitungan dan penetapan retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, tata cara pendaftaran dan pendataan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan, penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STRD.\n\nWajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali Retribusi yang terutang.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Rembang No. 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280777/perda-kab-rembang-no-13-tahun-1998","92f3df50-b9fb-4a71-bbc4-2728af2e69e1",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kab. Rembang No. 12 Tahun 1991 tentang Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Kaki Lima Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/274935/perda-kab-rembang-no-12-tahun-1991","53cec652-ac6a-4e22-aeaa-a33cef5be7f7","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF REMBANG REGENCY
NUMBER 43 YEAR 2005 SERIES NUMBER 5
SUPPLEMENT TO REGIONAL GAZETTE NUMBER 43

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 2 YEAR 2005
CONCERNING
MARKET SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG

Considering:

that along with the development of regional market management, there is a need for more effective regulation and services in an effort to increase regional revenue and business convenience in the market environment;
that Regional Regulation of Rembang Regency Level II Number 13 of 1998 concerning Market Retribution is no longer in accordance with current economic developments, so it is necessary to adjust tariffs and make improvements in accordance with applicable laws and regulations;
that based on the considerations in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Rembang Regency concerning Market Service Charges:

In View of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7039381-0568-47a2-9408-d3529ff79469","actionData","errors"]