[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6fdaf3b-4e28-4c30-b96c-bbed99aa9615","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kab Gunungkidul Tahun 2023 - 2043","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-12-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Rencana Pembangunan Industri Kab Gunungkidul Tahun 2023 - 2043","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana pembangunan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2023/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Industri Kab Gunungkidul Tahun 2023 - 2043
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pembangunan Industri harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia; bahwa dokumen rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul dibutuhkan untuk mengatasi beberapa isu perindustrian sehingga dapat menciptakan kemandirian Industri, peningkatan daya saing produk Industri, pengembangan perwilayahan Industri, pelindungan atas persaingan yang tidak sehat, kemudahan investasi sekaligus perluasan lapangan kerja; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, rencana Pembangunan Industri kabupaten perlu diatur dengan Peraturan Daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, \n Materi pokok : Kewenangan Pemerintah Daerah, Program pembangunan industri, jangka waktu, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pelporan dan pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023. \n Jumlah halaman : 11 HLM, Penjelasan : 84 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 menetapkan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kemandirian industri, meningkatkan daya saing produk industri, mengembangkan perwilayahan industri, melindungi persaingan yang sehat, mempermudah investasi, dan memperluas lapangan kerja.\n\nPeraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun RPIK dengan memperhatikan RIPIN, KIN, RPI DIY 2019-2039, RPJPD, RPJMD, potensi sumber daya industri daerah, RTRW, keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi, daya dukung lingkungan, proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan, dan peran serta masyarakat. RPIK memuat gambaran umum daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana, pemberdayaan IKM, visi dan misi pembangunan industri, serta strategi dan program pembangunan industri.\n\nProgram pembangunan industri meliputi pengembangan industri unggulan (makanan, tekstil, pakaian jadi, kulit, barang galian bukan logam, barang logam, furnitur, kayu, farmasi, dan pengolahan lainnya), pengembangan perwilayahan industri melalui kawasan peruntukan industri dan sentra IKM, pembangunan sumber daya industri (SDM, SDA, teknologi, kreativitas, pembiayaan), pembangunan sarana prasarana industri (lingkungan, lahan, energi, telekomunikasi, air, sanitasi, transportasi, sistem informasi), dan pengembangan IKM melalui pendataan, pembinaan, peningkatan akses, dan pemberian fasilitas. Peran serta masyarakat diutamakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan industri.\n\nRPIK berlaku selama 20 tahun (2023-2043) dan ditinjau setiap 5 tahun atau jika ada perubahan kebijakan strategis. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi, serta menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Menteri Perindustrian. Pendanaan dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah.","transitional_provisions","1. Kebijakan Pembangunan Industri yang telah atau sedang dilaksanakan di Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
(Official News of the Gunungkidul Regency Government)

Number : 8
Year : 2023

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 8 OF 2023
ON
INDUSTRIAL DEVELOPMENT PLAN
GUNUNGKIDUL REGENCY
YEAR 2023-2043

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GUNUNGKIDUL,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

That Industrial Development must provide the greatest possible benefit for the welfare of the people in order to realize a just and prosperous society in accordance with the objectives of the Republic of Indonesia;
that the Gunungkidul Regency Industrial Development plan document is needed to overcome several industrial issues so that it can create Industrial independence, increase the competitiveness of Industrial products, develop Industrial regionalization, protect against unfair competition, facilitate investment as well as expand

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6fdaf3b-4e28-4c30-b96c-bbed99aa9615","actionData","errors"]