[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6f99878-3d17-4ec4-97f9-9fb49eed35ba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-04-14","effective_date","2014-09-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","Sumber Daya Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUMBER DAYA AIR
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8, TLD No.8, LL KAB. KAYONG UTARA: 22 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumber Daya Air
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pengelolaan Sumber Daya Air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektoral, dan antar generasi \n UUD 1945 Psl 18 (6), UU No. 7 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2007, PP No. 82 Tahun 2001, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 42 Tahun 2008, PP No. 43 Tahun 2008, PP No. 38 Tahun 2011, Perpres No. 33 Tahun 2011, dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009 \n Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Sumber Daya Air, Air, Air Permukaan, Air Tanah, Sumber Air, Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, Wilayah Sungai, Cekungan Air Tanah, Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air, Daya Rusak Air, Perencanaan, Operasi, Pemeliharaan, Prasarana Sumber Daya Air, dan Pengelola Sumber Daya Air; Asas, Tujuan dan Fungsi; Perencanaan, Wewenang dan tanggung Jawab; Konservasi Sumber Daya Air; Pendayagunaan Sumber Daya Air; Pengendalian Daya Rusak Air; Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan; Pemberdayaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Penyelesaian Sengketa; Gugatan Masyarakat dan Organisasi; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2014. \n 40 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Kayong Utara. Latar belakangnya adalah pentingnya sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat dan perlunya pengelolaan yang seimbang antara ketersediaan dan kebutuhan air. Tujuannya adalah mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.

Ketentuan substansial meliputi:

Asas pengelolaan sumber daya air: kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.
Pola pengelolaan sumber daya air: disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah: menetapkan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air, mengelola kawasan lindung sumber air, memberikan izin pemanfaatan air tanah dan sumber daya air.
Konservasi sumber daya air: melalui perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Pendayagunaan sumber daya air: melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air, dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Pengendalian daya rusak air: melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan akibat daya rusak air, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Sistem informasi sumber daya air: Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air.
Pemberdayaan dan pengawasan: Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Air.
Pembiayaan: Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan Sumber Daya Air.
Hak, kewajiban, dan peran masyarakat: masyarakat berhak memperoleh informasi, penggantian kerugian, dan manfaat atas pengelolaan sumber daya air, serta berkewajiban memperhatikan kepentingan umum.
Penyelesaian sengketa: diupayakan melalui musyawarah, atau melalui pengadilan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH KAYONG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 8 OF 2014
CONCERNING
WATER RESOURCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAYONG UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that Water Resources are a gift from God Almighty that provides benefits to realize welfare for all beings in all fields;
that in facing the imbalance between decreasing water availability and increasing water demand, Water Resources must be managed by paying attention to social, environmental and economic functions in a balanced manner;
that Water Resources management needs to be directed to realize synergy and harmonious integration between regions, between sectors, and between generations;
that in line with the spirit of democratization, decentralization, and transparency in the order of social, national, and state life, the public needs to be given a role in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6f99878-3d17-4ec4-97f9-9fb49eed35ba","actionData","errors"]