Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125).

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Perubahan tersebut meliputi: - **Definisi:** Perubahan dan penambahan definisi terkait dengan lembaga teknis daerah, seperti Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta Kantor Ketahanan Pangan. - **Struktur Lembaga Teknis Daerah:** Perubahan susunan lembaga teknis daerah, termasuk penghapusan beberapa badan dan penambahan badan baru seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Ketahanan Pangan. Terjadi perubahan nomenklatur pada beberapa badan. - **Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah:** Perubahan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan diklat, serta susunan organisasinya. - **Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan:** Perubahan tugas pokok dan fungsi badan ini dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. - **Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu:** Penambahan bagian baru mengenai badan ini, termasuk kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi. - **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik:** Perubahan tugas pokok dan fungsi kantor ini dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. - **Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah:** Perubahan tugas pokok dan fungsi kantor ini dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah. - **Kantor Ketahanan Pangan:** Penambahan bagian baru mengenai kantor ini, termasuk kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi. - **Satuan Polisi Pamong Praja:** Penambahan seksi perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan organisasi lembaga teknis daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

(-)

(-)