[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6f5d690-212c-4fa6-b635-d0cda67a63c1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kriteria Tipelogi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-07-06","effective_date","2021-07-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan dan Kriteria Tipelogi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 1, BN.2021/No.783, jdih.kpu.go.id : 11 hlm.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Pembentukan dan Kriteria Tipelogi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang pembentukan dan kriteria tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018. Tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan Sekretariat KPU Provinsi untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi. Pembentukan ini ditetapkan dengan Keputusan KPU setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Tipologi Sekretariat KPU Provinsi dibagi menjadi dua, yaitu tipe A (untuk beban kerja besar) dan tipe B (untuk beban kerja kecil). Penentuan tipologi didasarkan pada beban kerja, kebutuhan kelembagaan KPU, dan pemekaran atau penggabungan daerah.
Mekanisme penentuan dan evaluasi tipologi Sekretariat KPU Provinsi diatur secara rinci, termasuk pembentukan tim evaluasi, rapat pleno KPU, dan pengajuan usulan kepada menteri terkait. Evaluasi dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.
Dalam hal terdapat pemekaran daerah provinsi, KPU membentuk Sekretariat KPU Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Sekretariat KPU Provinsi di Aceh disebut Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, yang merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Sekretariat Jenderal KPU.

","transitional_provisions","1. Penyesuaian tipelogi Sekretariat KPU Provinsi dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Komisi ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2021
ON
ESTABLISHMENT AND TYPOLOGY CRITERIA
SECRETARIAT OF THE PROVINCIAL GENERAL ELECTION COMMISSION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE CHAIRPERSON OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 34 of Presidential Regulation Number 105 of 2018 on the Position, Duties, Functions, Authorities, Organization, and Working Procedures of the Secretariat General of the General Election Commission, the Secretariat of the Provincial General Election Commission, and the Secretariat of the Regency/City General Election Commission, it is necessary to stipulate a General Election Commission Regulation on the Establishment and Typology Criteria of the Secretariat of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6f5d690-212c-4fa6-b635-d0cda67a63c1","actionData","errors"]