Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ditetapkan untuk mewujudkan pelaksanaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil/kinerja. Peraturan ini bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan ANRI agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup sistem penganggaran yang meliputi kode anggaran ANRI, program nasional, dan jenis belanja. Peraturan ini juga mengatur pejabat perbendaharaan seperti PA/PB, KPA/KPB, PPK, PP-SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan BPP, termasuk tugas dan wewenang masing-masing. Selain itu, diatur pula mengenai Unit Layanan Pengadaan (ULP) beserta tugas dan wewenangnya, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja. DIPA ANRI dirinci menurut klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis belanja, serta dilaksanakan berdasarkan teknik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip penganggaran ANRI meliputi swakelola dan kontraktual.
di desktop Anda.